3 days ago
11
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi viralnya aksi seorang kepala desa (Kades) di Kabupaten Cirebon yang kedapatan nyawer DJ Nathalie Holscher di sebuah tempat hiburan malam.
Aksi kades tersebut viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial karena dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Nama kepala desa tersebut diketahui adalah Casmari, ia merupakan Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
Melalui unggahan di akun TikTok @dedimulyadiofficial, Dedi Mulyadi menyebut persoalan ini menjadi salah satu isu penting yang perlu disampaikan kepada publik. Apalagi peristiawa tersebut telah menimbulkan kehebohan di masyarakat.
“Minggu ini ada beberapa hal yang harus segera disampaikan kepada publik. Ada kuwu (Kades) di Cirebon nyawer DJ di Diskotik katanya, yang menimbulkan kehebohan,” kata Dedi Mulyadi, Minggu (15/06/2025).
Dedi Mulyadi menilai, sebagai seorang pemimpin di tingkat desa, tindakan menyawer di tempat hiburan malam merupakan perilaku yang tidak patut.
Menurutnya, kepala desa seharusnya memberi contoh yang baik dan menjaga wibawa jabatan yang diembannya.
“Menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan,” tegasnya.
Dedi Mulyadi Minta Pemkab Cirebon Periksa Kades yang Nyawer DJ di Diskotik
Saat ini, Dedi Mulyadi telah menginstruksikan dua lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Inspektorat Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Cirebon diminta segera melakukan pemeriksaan terhadap kades yang bersangkutan.
“Saya sudah meminta kepala Inspektorat, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut harus mencakup dua aspek utama. Pertama, dari sisi etika yang berkaitan dengan perilaku kades sebagai pejabat publik.
Kedua, terkait asal-usul uang yang digunakan oleh Kades Caswari dalam aksi sawer tersebut. Apakah berasal dari dana pribadi atau dana publik?
“Pertama dari sisi etik. Kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipake nyawernya uang apa,” lanjutnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memberikan peringatan tegas. Jika tidak ada tindakan dari pihak Inspektorat dan BPMD terhadap perilaku kades tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menunda penyaluran bantuan keuangan yang seharusnya disalurkan kepada desa-desa di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Bupati Pangandaran Menangis, Curhat ke Dedi Mulyadi soal Pegawai Tak Digaji 5 Bulan
“Kalau inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu maka kami akan menunda bantuan keuangan Gubernur untuk Desa di Cirebon,” tandasnya. (Erna Ayunda/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
