5 hours ago
3
harapanrakyat.com,- DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, tengah melakukan pembahasan RAPBD Kota Banjar tahun 2026 bersama mitra kerja, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Lantas, apakah rencana pengadaan mobil dinas untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Patwal senilai Rp 2 miliar di tengah kebijakan pemotongan dana transfer pemerintah pusat itu bakal dibatalkan oleh DPRD?
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Annur membenarkan bahwa saat ini pihaknya telah memulai pembahasan RAPBD Kota Banjar tahun 2026. Pembahasan dilakukan pihaknya bersama mitra kerja, yaitu Organisasi Perangkat Daerah.
Berdasarkan hasil rapat tersebut terdapat usulan anggaran untuk rencana pengadaan 3 unit mobil dinas dari OPD terkait. Di antaranya 1 unit untuk Wakil Wali Kota, pimpinan instansi vertikal dan satu unit untuk kendaraan Patwal.
Baca Juga: Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pemkot Banjar Seharga Rp 2 M Disorot, Begini Respon Banggar DPRD
“Masih ada usulan untuk mobil dinas, tapi untuk wakil walikota dan mobil Patwal. Bukan untuk walikota,” kata Annur kepada harapanrakyat.com, Jumat (10/10/2025).
Rencana Pengadaan Mobdin dalam RAPBD Kota Banjar Tahun 2026
Lanjutnya menyebutkan, pihaknya akan mengevaluasi, menunda, dan membatalkan rencana pengadaan 3 unit mobil dinas di tahun anggaran 2026.
Hal itu karena dari informasi yang ada, dana transfer ke daerah untuk Pemkot Banjar pada tahun 2026 mendatang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunannya hingga mencapai Rp150 miliar.
Sebab itu, pihaknya menyarankan kepada Pemkot Banjar untuk melakukan efisiensi dan memaksimalkan anggaran pada tahun 2026 untuk sektor-sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jangankan untuk beli mobil dinas, untuk anggaran biaya operasional saja tersendat-sendat. Kami akan membatalkan anggaran-anggaran yang bukan skala prioritas,” tegas Annur.
“Untuk selebihnya terkait itu, nanti akan dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD,” ujarnya melanjutkan.
Baca Juga: Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Banjar Rp 864 M, Kemandirian Fiskal Disebut Masih Lemah
Diketahui, rencana pengadaan 3 unit mobil dinas senilai Rp 2 miliar tersebut tengah menjadi sorotan publik, karena dinilai tidak tepat dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Tak sedikit masyarakat yang meminta agar Pemerintah Kota Banjar mengalihkan anggaran rencana pengadaan mobil tersebut untuk infrastruktur. Serta kebutuhan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
