8 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Cimahi resmi mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui media sosial resminya. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Pemkot Cimahi dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.
Publikasi APBD tersebut dilakukan di tengah kondisi fiskal yang tidak mudah. Saat ini, Pemkot Cimahi menghadapi tekanan anggaran akibat penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, keterbukaan informasi tetap menjadi kebijakan yang harus dijalankan sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Baca Juga: UMK Kota Cimahi 2026 Naik Jadi Rp 4 Juta Lebih, Disnaker Ingatkan Perusahaan Wajib Patuh!
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, mengatakan bahwa untuk sementara baru APBD 2026 yang dipublikasikan kepada publik. Adapun realisasi anggaran tahun 2025 akan diumumkan menyusul setelah proses administrasi rampung.
“Ini merupakan bentuk transparansi Pemerintah Kota Cimahi. Realisasi anggaran 2025 akan dipublikasikan kemudian,” ujar Harjono, Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan, kondisi fiskal Cimahi saat ini terdampak penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp218 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan target Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2026, terdapat selisih anggaran hingga Rp238 miliar.
Baca Juga: Berusia Hampir Seabad, Hotel Tjimahi Dijual Seharga Rp 37 Miliar, Ini Alasan Pemiliknya
Pengetatan Anggaran APBD Kota Cimahi 2026
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menegaskan bahwa meskipun terjadi pengetatan anggaran, pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dipastikan tidak akan mengalami pengurangan anggaran karena telah masuk dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Prioritas pemerintah tetap pada pelayanan publik. Untuk infrastruktur, fokus diarahkan pada penataan wajah kota,” kata Maria.
Namun demikian, Pemkot Cimahi tetap melakukan penyesuaian anggaran dengan menerapkan penghematan di sejumlah pos belanja. Di antaranya pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen, pembatasan kegiatan seremonial, serta pengurangan belanja konsumsi dan pemakaian utilitas.
Data lengkap APBD 2026 tersebut dapat diakses masyarakat melalui unggahan di akun Instagram resmi @bpkadcimahi. Dengan langkah ini, Pemkot Cimahi berharap masyarakat dapat turut mengawasi dan memahami arah kebijakan anggaran daerah. (Eri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
