7 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Keributan antara Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dan seorang warga dalam sebuah acara terbuka mendadak viral di media sosial. Aksi adu mulut itu dipicu oleh pertanyaan warga mengenai janji politik pasangan Syakur-Putri saat Pilkada 2024 yang dinilai belum terealisasi hingga kini.
Kericuhan terjadi saat seorang pria bernama Edi secara terbuka menagih janji politik kepada Putri Karlina yang hadir bersama rombongan. Nada bicara Putri meninggi saat Edi terus mendesak dengan pertanyaan soal sejauh mana janji-janji politik mereka sudah dijalankan. Adu argumen pun tak terelakkan hingga akhirnya dilerai oleh warga dan ASN yang hadir dalam acara tersebut.
Adapun janji politik pasangan Syakur-Putri saat kampanye Pilkada 2024 adalah, jaminan kesehatan gratis, modal usaha Rp 1-50 juta untuk UMKM, startup, dan koperasi prioritas, bantuan ‘Hidup Hebat’ Rp 2 juta per KK, infrastruktur jalan mulus, penciptaan 100.000 lapangan pekerjaan baru, dan program ‘1 Desa 1 Sarjana’.
Namun, beberapa janji tersebut dinilai sulit direalisasikan hanya dengan mengandalkan APBD Garut. Koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (FAKTA PETAKA), Ridwan Arief, mencontohkan poin bantuan Rp 2 juta per KK miskin. Dengan jumlah keluarga miskin ekstrem mencapai 25 ribu KK, dibutuhkan sekitar Rp 50 miliar, sementara APBD Garut tidak sanggup menanggung beban sebesar itu dalam satu tahun anggaran.
“Menurut data Dinsos, jumlah KK miskin ekstrem mencapai 25 ribu. Kalau dikalikan Rp 2 juta, totalnya Rp 50 miliar. Jelas berat, tidak mungkin APBD mampu menanggungnya dalam satu tahun,” ujar Ridwan, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Buntut Ribut Wabup Garut vs Warga, Aktivis: Dulu Pengemis Suara Rakyat, Sekarang Arogan!
Realisasi Janji Politik Syakur-Putri Perlu Rencana Matang
Ia menjelaskan, realisasi janji politik butuh waktu panjang dan perencanaan matang. Tahun anggaran 2025 saja, dana pengentasan kemiskinan hanya sekitar Rp 32 miliar dan bukan dalam bentuk bantuan tunai, melainkan program kegiatan.
“Kalau bertahap mungkin bisa, tapi harus jelas skema dan tahapan waktunya. Anggaran saat ini hanya Rp 32 miliar dan bentuknya bukan uang, tapi kegiatan,” tambahnya.
Ridwan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk cermat menghitung kemampuan fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut hanya sekitar Rp 600 miliar dari total APBD hampir Rp 5 triliun. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan besar pada dana transfer pusat.
“Kalau bantuan UMKM Rp 1 juta sampai Rp 50 juta ditanggung APBD setahun, berat. Fiskal Garut kecil, efisiensi transfer dari pusat juga menurun. Harus ada verifikasi valid agar program tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan publik Asep Muhidin menilai, pemerintah daerah tidak boleh mengklaim program dari pemerintah pusat sebagai realisasi janji politik kepala daerah.
“Jelas ngaco kalau program pusat diklaim sebagai janji politik. Masyarakat harus cerdas membedakan antara program daerah dan program pusat,” tegasnya.
Asep menambahkan, hingga saat ini belum ada janji politik pasangan kepala daerah yang benar-benar terealisasi secara mandiri melalui kebijakan lokal.
Baca Juga: Viral! Wakil Bupati Garut Putri Karlina Cekcok dengan Warga yang Tagih Janji Politik
“Realisasi janji politik harus jelas sumber anggarannya. Jangan dicampur dengan program pemerintah pusat yang memang sudah berjalan,” pungkasnya. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
