3 days ago
16
harapanrakyat.com – Terkait penghapusan dana hibah, ratusan pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat, mengkritisi kebijakan Pemprov Jawa Barat. Mereka menilai, keberadaan pesantren memiliki peran menjaga benteng moral dan menjadi bagian sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga : Bupati Ciamis Pilih Pesantren untuk Bina Anak Bermasalah, Ini Alasannya
Ungkapan kekecewaan itu mengemuka di sela pelaksanaan Musyawarah Besar Pondok Pesantren se-Jawa Barat pada Sabtu (14/6/2025). Mubes tersebut berlangsung di Ponpes Sirnamiskin, Kota Bandung, dengan inisiasi oleh Jaringan Kyai Santri Nasional (JKAN) Jawa Barat. Para pengurus pondok pesantren di Jawa Barat ini menuntut keadilan, pengakuan, dan perhatian yang setara dari pemerintah.
Pimpinan Ponpes Sirnamiskin, KH Ahmad Syamsurijal, dalam sambutannya menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Ia juga menegaskan, peran pondok pesantren juga telah terbukti menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan benteng moral dan sejarah perjuangan bangsa. Sudah saatnya pesantren memperoleh hak yang menjadi kewajiban negara,” ujar Ahmad dalam keterangan resminya, Sabtu (15/6/2025) malam.
Kekecewaan besar mengemuka dalam forum tersebut saat peserta menyoroti penghapusan dana hibah untuk pesantren dan pernyataan-pernyataan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Mereka menganggap pernyataan gubernur itu telah mendiskreditkan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
“Jika pesantren dan sekolah swasta disingkirkan, apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh anak-anak Jawa Barat?” ujar seorang pengasuh pondok pesantren.
Suasana forum menjadi emosional ketika para kyai menyampaikan perumpamaan perjuangan mereka sebagai karang kecil yang menghadang ombak besar. Meski tak punya kekuatan politik besar, mereka bertekad terus menyuarakan kebenaran demi menjaga keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan dan kebudayaan.
Baca Juga : Sejarah Pesantren di Indonesia, Lembaga Pendidikan Islam Tertua
Ono Surono Hadiri Mubes Pengurus Pondok Pesantren Jawa Barat, Sampaikan Hal Ini!
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, turut menghadiri mubes tersebut. Dalam sambutannya, ia juga menyampaikan kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Ono menilai, narasi yang dibangun selama ini seolah-olah menghapus kontribusi kepala daerah dan DPRD periode sebelumnya.
“Gubernur sekarang ini bagian dari sejarah Jawa Barat. Dua periode menjadi Bupati Purwakarta. Maka ia juga harus bertanggung jawab atas kondisi saat ini, bukan hanya membuat tontonan yang viral,” katanya.
Ono juga mengungkapkan bahwa penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren dilakukan tanpa transparansi. Ia juga mengklaim telah memanggil Kepala Bappeda Jawa Barat terkait dana hibah ini. “Saya sudah memanggil Kepala Bappeda. Jawabannya, dana hibah itu disimpan di kode rekening dana tidak terduga. Namun hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut,” ujarnya.
Turut hadir dalam Mubes JKAN ini sejumlah tokoh. Antara lain Wakil Ketua DPP PPP Komarudin Taher, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Sidqon Djampi, Kemudian anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaenuddin. Para tokoh ini juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan pondok pesantren dalam mendapatkan hak-haknya secara adil. (Ecep/R13/HR Online)
