18 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan baru yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
Muhaimin mengatakan, kebijakan tersebut bertumpu pada tiga strategi utama yang harus dijalankan oleh kepala daerah di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya usai menjadi pemateri Retret Gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
“Langkah pertama adalah mengurangi beban ekonomi masyarakat dengan memperluas akses terhadap fasilitas umum, infrastruktur dasar, dan transportasi yang terjangkau. Ini bertujuan meringankan pengeluaran sehari-hari warga,” katanya.
Baca Juga: Percepat Program MBG, Begini Kata Kepala BGN Hadir di IPDN Jatinangor Sumedang
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Atasi Kemiskinan
Strategi kedua menekankan pada peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya melalui sektor UMKM dan kewirausahaan.
Pemerintah, kata Muhaimin, akan mendorong program-program pemberdayaan yang tidak hanya bersifat pelatihan, tapi juga memberi pendampingan langsung bagi pelaku usaha kecil.
“Jangan hanya mengajari, tetapi dampingi sampai kualitas produk mereka naik dan pendapatan ikut terdongkrak,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa paradigma penanggulangan kemiskinan kini berubah signifikan. Bantuan sosial tidak lagi menjadi solusi utama, melainkan bentuk intervensi khusus yang dibatasi.
“Bansos hanya diberikan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Selebihnya, masyarakat harus kita dorong untuk mandiri dan produktif,” terangnya.
Langkah ketiga, menurut Muhaimin, adalah upaya penanganan kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di berbagai daerah.
Baca Juga: Setelah Kepala Daerah di IPDN Jatinangor Sumedang, Mendagri Siapkan Retret Nasional Khusus Sekda
Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah-wilayah miskin, guna melakukan perbaikan infrastruktur hingga perumahan.
“Kalau wilayahnya tidak bisa diperbaiki, relokasi jadi pilihan agar warga bisa hidup lebih layak,” tambahnya.
Ketiga pendekatan tersebut menjadi kerangka utama dalam menjalankan Inpres No. 8 Tahun 2025. Fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat agar tidak lagi bergantung pada bantuan negara.
“APBN bukan hanya untuk bantuan, tetapi untuk menciptakan kemandirian masyarakat,” pungkas Muhaimin Iskandar. (Aang/R3/HR-Online/Editor: Eva)
