23 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan program untuk rehabilitasi dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Hal itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti sampaikan saat memberikan materi kepada para kepala daerah peserta Retret Gelombang II di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Baca Juga: Berkunjung ke Sumedang, Menteri Abdul Mu’ti: Bantuan untuk Guru Honorer Segera Disalurkan
Program ini dijadwalkan dimulai pada Juli 2025 mendatang, dan menargetkan 10.440 sekolah sebagai sasaran utama. Namun, angka tersebut berpotensi bertambah seiring dengan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Kami optimistis jumlahnya bisa meningkat. Saat kami melaporkan kepada Bapak Presiden, mungkin bisa tembus hingga lebih dari 11 ribu sekolah tahun ini,” kata Abdul Mu’ti.
Tidak Hanya Rehabilitasi dan Revitalisasi Sekolah, Kemendikdasmen juga Siapkan Smartroom
Selain rehabilitasi dan revitalisasi fisik, Kemendikdasmen juga menyiapkan langkah strategis dalam digitalisasi pembelajaran melalui pengadaan smartroom di sekolah-sekolah. Proyek ini akan dilakukan secara bertahap, mencakup penyediaan perangkat seperti smart TV dan pengembangan kapasitas guru.
“Kami akan siapkan sekitar 300 ribu unit smart TV secara bertahap. Targetnya, dalam tiga hingga 4 tahun ke depan, seluruh kebutuhan pembelajaran digital bisa terpenuhi,” jelas Abdul Mu’ti.
Tak hanya infrastruktur, penguatan pendidikan karakter dan layanan bimbingan konseling juga menjadi fokus utama kementerian. Hal ini sejalan dengan upaya membentuk generasi pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung penuh program prioritas ini, sebagai bagian dari Quick Wins Presiden Prabowo Subianto.
“Lewat forum retret ini, kami harap terjalin sinergi kuat antara pusat dan daerah. Hal itu agar program-program strategis ini bisa berjalan optimal,” harapnya.
Baca Juga: SMK Muhammadiyah 1 Sumedang Luncurkan Prodi Teknik Energi Terbarukan, Pertama di Indonesia
Terkait isu sekolah gratis yang ramai dibicarakan publik, Abdul Mu’ti menjelaskan, bahwa pemerintah tengah mengkaji secara mendalam implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bahasa media menyebutnya ‘sekolah gratis’, tapi dalam putusan MK sebenarnya tidak ada kata-kata itu. Kami sudah berdiskusi awal dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, dan nanti akan ada pembahasan khusus soal tindak lanjutnya,” tegasnya. (Aang/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
