10 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti ketimpangan yang dialami warga Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Meski kawasan tersebut menyumbang material tambang untuk pembangunan kota-kota besar, masyarakat setempat justru hidup dalam kondisi lingkungan yang memprihatinkan.
Dalam forum Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta, Selasa (17/6/2025), Dedi mengungkap fakta, mayoritas warga Parung Panjang Bogor kini menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak aktivitas tambang dan lalu lintas truk pengangkut material yang padat.
“Sebagian besar masyarakatnya mengalami ISPA. Belum lagi infrastruktur jalannya rusak berat,” kata pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Baca Juga: KDM Ingatkan, Rusaknya Alam Jabar Bisa Picu Krisis Air dan Energi di Jakarta
Perbaikan Jalan Rusak Akibat Aktivitas Tambang di Parung Panjang Bogor Butuh Dana Besar
Menurutnya, perbaikan jalan di wilayah itu membutuhkan dana sangat besar, sekitar Rp1,2 triliun. Namun, alokasi sebesar itu tidak realistis jika hanya untuk satu kecamatan. Hal itu mengingat Jawa Barat memiliki lebih dari 600 kecamatan yang juga memerlukan perhatian.
“Tapi dari situ kita bisa mencatat satu hal penting. Warga di sana menanggung degradasi lingkungan, sementara di sisi lain tumbuh hotel, properti, dan kota-kota baru dari hasil eksploitasi batu di Parung Panjang. Kapital menikmati, masyarakatnya menderita,” ujar Dedi.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan struktural antara pusat-pusat kemajuan dan daerah penyangga. Pendapatan daerah memang bertumbuh, tapi tidak sebanding dengan beban sosial dan ekologis yang ditanggung warga desa.
“Ini harus jadi perhatian bersama. Pembangunan tidak boleh hanya memajukan kota, tapi memiskinkan desa. Tidak bisa dibiarkan perdesaan terus mengalami degradasi sementara perkotaan maju pesat,” tegasnya.
KDM menekankan pentingnya membangun kemitraan daerah yang adil dan bertanggung jawab. Menurutnya, sudah saatnya penataan ruang di Jawa Barat dikembalikan pada prinsip ekologi agar desa dan kota bisa tumbuh seimbang.
Baca Juga: Temui Menteri LH, KDM Sebut Lingkungan Jakarta Takkan Harmonis Jika Jawa Barat Tak Tertata
“Kemitraan lintas wilayah harus dilakukan dengan tindakan terukur. Tata ruang harus dikembalikan berbasis lingkungan hidup. Alam harus dikembalikan sebagai penyangga kehidupan, bukan korban kemajuan,” pungkasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
