1 month ago
21
harapanrakyat.com – Sejumlah Ketua PWI dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) Jawa Barat melayangkan sikap protes. Hal itu dampak dari keputusan Pemkab Indramayu yang mengeluarkan surat pengosongan sekretariat PWI Indramayu dari gedung milik pemerintah tersebut.
Baca Juga : Soal Dualisme Kepemimpinan di Organisasi PWI, Tokoh Pers Nasional Beberkan Ini!
Dari keterangan resminya, PWI wilayah Ciayumajakuning menilai tindakan Pemkab Indramayu itu merupakan tindakan arogansi pemerintah daerah. Bahkan, perintah pengusiran itu juga menjadi sinyal buruk bagi kebebasan pers di Indramayu. Anggota PWI Indramayu yang telah lama menempati bangunan itu pun tidak memiliki tempat untuk melepaskan lelah setelah menunaikan tugas profesinya.
Ketua PWI Majalengka Pai Supardi menilai, langkah Pemkab Indramayu sangat mencederai prinsip kemerdekaan pers dan demokrasi di Kabupaten Indramayu. Ia menegaskan, kehadiran wartawan selama ini bukan beban atau ancaman bagi pemerintah, melainkan mitra strategis. Baik dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengawasi jalannya pemerintahan dan kritik yang membangun.
“Ini bukan sekadar soal gedung. Ini soal cara pemerintah melihat pers. Kalau wartawan diperlakukan seperti ini, maka bisa kami duga sebagai upaya membungkam suara kritis publik,” ujar Pai.
Ketua PWI Kuningan Nunung Khazanah mengungkapkan hal serupa. Ia menegaskan, pengusiran wartawan dari gedung itu menjadi preseden buruk bagi Pemkab Indramayu. Jika pemerintah daerah setempat merasa terganggu dan terusik oleh fungsi dan kontrol pers, ini indikasi kemunduran dalam demokrasi.
“Kalau ini kita biarkan, nanti semua pemerintah daerah yang merasa terkritik bisa main usir begitu saja. Padahal keberadaan organisasi wartawan itu sah dan fungsional untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Baca Juga : PWI Jawa Barat Putuskan Dukung Hasil KLB
Wartawan Beri Kontribusi Untuk Pemerintah, Jangan Langsung Main Usir PWI Indramayu
Ketua PWI Kota Cirebon, Muhamad Alif Santosa mengecam keras pengusiran tersebut dan menyayangkan sikap sewenang-wenang Pemkab Indramayu.
“Setiap keputusan publik harus berbasis musyawarah. Ini tidak bisa serta-merta main surat pengusiran. Mana penghargaan terhadap profesi wartawan? Harusnya, membangun dialog mencari solusi bersama. Keberadaan organisasi wartawan di gedung tersebut telah lama memberi kontribusi dalam menjaga komunikasi antara pemerintah dan media.,” ujar Alif.
Ketua PWI Kabupaten Cirebon, Mamat Rahmat melihat tindakan pengusiran ini sebagai bentuk tekanan halus kepada pers. Ia juga turut mempertanyakan apakah ini murni soal aset daerah atau ada motif lain di baliknya. Sebab kejadian ini baru pertama kali terjadi di Indonesia.
“Kita paham soal aset, tapi jika ini dilakukan secara sepihak dan akibat perbedaan politik dampak Pilkada misalnya, maka patut kita duga ada motif lain. Apalagi organisasi wartawan sudah lama menempati tempat itu tanpa masalah,” ujarnya.
Koordinator Wilayah PWI Ciayumajakuning Jejep Falahul Alam mendesak Pemkab Indramayu mencabut surat pengusiran tersebut dan segera membuka ruang dialog konstruktif. Ia mengingatkan, pers memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi. Mengusir organisasi wartawan tanpa alasan yang kuat, kata ia, sama saja dengan mengebiri fungsi kontrol yang sehat dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami minta agar Pemerintah Kabupaten Indramayu segera mengevaluasi langkah ini. Jangan jadikan wartawan korban kebijakan yang tidak berpihak pada kemerdekaan pers,” tuturnya.
Jejep menegaskan, para pejabat publik di Indramayu seharusnya tak bersikap arogan dan sewenang-wenang terhadap insan pers khususnya anggota PWI Indramayu. Sebab, mereka telah banyak berkontribusi positif untuk masyarakat dan pemerintah.
“Wartawan Indramayu juga sama, rakyat. Mereka bayar pajak. Jadi tidak salah menempati gedung itu untuk kepentingan pers, bukan pribadi. Sama seperti anda menempati kantor dan pendopo Indramayu,” ucapnya. (Ecep/R13/HR Online)
