4 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Setelah Bupati Ciamis memberhentikan kepala desa Cicapar, masyarakat Desa Cicapar di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini kembali menyoroti dugaan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2025. Mereka menduga penyelewengan ini melibatkan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Warga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan bahkan telah mempertanyakan langsung kepada beberapa perangkat desa serta BPD. Dari investigasi tersebut, masyarakat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Cicapar terindikasi kuat sarat dengan praktik penyelewengan anggaran.
Dugaan Penyelewengan Anggaran Dana Desa Berjamaah
Bono Suarno mengatakan, masyarakat Desa Cicapar kini kembali resah oleh kebobrokan Pemerintah Desa Cicapar. Ini karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan warga.
“Terus terang, harapan warga terkait pemberhentian kepala desa telah terkabulkan oleh Bupati Ciamis, dan itu sangat luar biasa. Masyarakat bahkan menyampaikan terima kasih kepada Bupati karena telah mengabulkan harapan warga Cicapar,” katanya, Jumat (10/10/25).
Namun di balik itu semua, lanjut Bono, warga kini kembali merasa kecewa dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) oleh perangkat desa dan BPD secara berjamaah. Sehingga pihaknya menilai seperti adanya kejahatan terstruktur.
Bono menambahkan, ia juga menemukan beberapa kejanggalan pada anggaran Dana Desa tahun 2025, yang menurutnya tidak terserap secara semestinya. Bahkan terindikasi perangkat desa dan BPD menyalahgunakannya.
“Sebagai masyarakat, saya benar-benar kecewa. Masak anggaran DD justru untuk kebutuhan individu yang jelas bukan peruntukannya? Ini sudah benar-benar harus kita bersihkan semuanya. Kepala desa sudah lengser. Kini seharusnya semua perangkat desa dan BPD juga kita lengserkan demi terciptanya Desa Cicapar yang bersih dari korupsi,” tegas Bono.
Ia mencontohkan, penggunaan anggaran itu memakai dalih pinjam dulu untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri bagi para perangkat desa. Pembayarannya mulai dari kepala desa hingga jajaran BPD. Menurutnya ini jelas menyalahi aturan.
Baca juga: Kades Cicapar Ciamis Dicopot, Kursi Pjs Tunggu Usulan BPD
Padahal jika tidak salah, kata Bono, dalam anggaran DD saat itu ada alokasinya untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. “Pantas saja BLT Dana Desa tidak sampai, ternyata malah ada yang pakai untuk kebutuhan para pemangku jabatan di desa,” ungkap Bono.
Mantan Ketua BPD Mengaku
Tak hanya itu, Bono juga mengatakan telah mempertanyakan hal tersebut kepada beberapa perangkat desa, yang mana menurutnya mereka telah mengakuinya.
“Bahkan, mantan Ketua BPD juga sudah saya tanya, dan ia mengakuinya. Meskipun dalihnya tidak tahu anggaran dari mana, apakah mungkin mereka benar-benar tidak tahu anggaran apa yang digunakan kepala desa untuk memberi THR atau uang operasional lainnya? Katanya, setiap anggaran itu ada 3 persen untuk Biaya Operasional (BOP). Nah, yang diambil oleh BPD itu katanya 1 persen dari 3 persen tersebut. Seharusnya BPD bisa mengawasi. Minimal, mereka harus mencari tahu dulu uang apa yang digunakan itu. Jika itu salah, mengapa dibiarkan? Malah terkesan ini seperti membuat kesepakatan berjamaah,” jelas Bono.
Sementara itu, Munir Nurohman, tokoh penggerak demo di Desa Cicapar, juga menyuarakan kekecewaannya atas temuan baru di Desa Cicapar ini. Ia merasa kecewa saat melakukan demo berkali-kali waktu itu. Seakan semua perangkat desa dan BPD cuci tangan dan hanya menyudutkan kepala desa. Namun, kini terbongkar bahwa semuanya terlibat dalam penyalahgunaan anggaran Dana Desa.
“Kami sudah menjalin komunikasi dengan para tokoh untuk kembali melakukan pergerakan moral. Tujuannya demi menciptakan Desa Cicapar yang bersih dari penjilat uang rakyat,” tegasnya.
Langkah pertama, kata Munir, ia mengecam keras serta akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Ia ingin mereka mengembalikan semua kerugian ke kas negara. Bahkan ia menegaskan akan membuat laporan polisi (LP) dan akan kembali melakukan aksi besar-besaran. “Tunggu saja nanti saya kabari kapan demonya. Pokoknya, kami ingin semua yang terlibat bersedia mundur dari jabatannya,” ungkap Munir.
Hingga berita ini tayang, Harapan Rakyat belum berhasil mendapatkan keterangan resmi, baik dari perangkat Desa Cicapar maupun BPD. (Suherman/R6/HR-Online)
