4 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan besar pada tahun anggaran 2026, terutama dalam hal pembangunan. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) Jawa Barat sebesar Rp2,405 triliun. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat untuk kabupaten/kota di Jawa Barat juga mengalami pengurangan sekitar Rp2,7 triliun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu (11/10/2025). Ia menyebut, pemotongan dana transfer tersebut akan berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan di daerah.
“Apakah pemotongan dana transfer daerah akan berpengaruh? Tentu saja. Biasanya untuk membangun jalan, irigasi, rumah sakit, sekolah, dan puskesmas, kita mengambil dari sumber anggaran dana transfer daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, termasuk dana alokasi khusus,” ujar KDM.
KDM mengaku tidak ikut menyampaikan protes ke Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan, gubernur memiliki dua peran, yakni sebagai pemimpin otonom daerah hasil pemilihan langsung rakyat, sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kebijakan pemotongan ini berasal dari pemerintah pusat. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, rasanya tidak elok jika saya memprotes keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Transfer Keuangan Daerah Ciamis 2026 Turun Rp185,2 Miliar, Pembangunan Prioritas Terancam Terdampak
Pembangunan di Jawa Barat Tahun 2026 Tetap Berjalan
Meski menghadapi pengurangan anggaran signifikan, KDM menegaskan akan tetap mengupayakan pembangunan berjalan. Ia memilih melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja rutin pemerintah daerah untuk memastikan proyek-proyek prioritas tidak terganggu.
Langkah efisiensi tersebut mencakup pemangkasan hingga 70% anggaran perjalanan dinas dan 50–70% biaya listrik kantor. Penerangan bagian luar gedung akan diminimalisasi, sedangkan bagian dalam tetap menyala dengan pengaturan hemat air dan energi.
Selain itu, penggunaan alat tulis kantor (ATK) akan dikurangi 70%, penggunaan media digital dibatasi, dan fasilitas jamuan tamu seperti snack serta makan siang akan dihapus.
“Kami hanya akan menyiapkan air putih. Tidak akan ada makan siang untuk tamu seperti kebiasaan dulu,” kata KDM.
Dengan langkah-langkah tersebut, KDM memastikan belanja pembangunan tetap berjalan bahkan meningkat. Dari sebelumnya Rp3 triliun, tahun depan belanja pembangunan ditargetkan menjadi Rp3,5 triliun.
Fokus pembangunan 2026 mencakup rehabilitasi sekolah, belanja listrik untuk rakyat miskin sebesar Rp500 miliar, penataan air dan irigasi Rp500 miliar, penerangan jalan umum Rp750 miliar-Rp1 triliun, pembangunan ruang rumah sakit, serta program jaminan kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga miskin, termasuk siswa sekolah swasta.
Baca Juga: KDM Desak Percepatan Tol Patimban untuk Dongkrak Ekspor Jawa Barat
“Kami pastikan pembangunan tetap berjalan meski anggaran transfer dipotong. Yang kami pangkas adalah pengeluaran rutin yang tidak penting,” tegas KDM. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
