3 weeks ago
30
harapanrakyat.com,- Sekda Jabar Herman Suryatman buka suara soal pelayangan somasi Pemprov Jabar dari Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati. Neni diduga mendapat doxing seusai Diskominfo Jabar mengunggah fotonya di empat akun media sosial resmi pemerintah pada 16 Juli 2025.
Herman menuturkan, pihaknya sedang mendalami dan mengkaji pelayangan somasi dari Direktur DEEP ke Pemprov Jawa Barat pada Senin 21 Juli 2025. Meski begitu, ia tidak mempersoalkan tentang pelayangan somasi itu.
“Enggak ada masalah. Yang somasi kami sedang dalami, kami akan kaji nanti seperti apa. Kan ini teman-teman Diskominfo ya,” kata Herman, Selasa di Kantor Bappeda Jawa Barat, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, Selasa (22/7/2025).
Somasi Pemprov Jabar, Sekda Herman Sebut Lumrah
Menurutnya, pelayanan somasi ini merupakan hal yang lumrah, karena Pemprov Jawa Barat tentunya memiliki keterbatasan dan tidak sempurna. Namun, ia memastikan Pemprov Jawa Barat selalu memperbaiki keterbatasan maupun ketidaksempurnaan itu.
“Pemerintah ini kan tidak harus selalu sempurna. Mungkin ada kurang, ada keterbatasan. Ya, kalau ada yang kurang tepat, kami perbaiki,” tuturnya.
Sekda Herman menegaskan, sebelum adanya pelayanan somasi itu Pemprov Jawa Barat tidak memiliki niatan menyudutkan maupun doxing bagi yang memberikan kritik. Ia pun mengapresiasi atas kritik maupun masukan dari DEEP Indonesia untuk Pemprov Jawa Barat.
“Tidak ada sedikit pun niat kami untuk menyudutkan, untuk doxing, tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Kami respect kepada teman-teman yang mengkritisi Pemda Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Dugaan Doxing
Sebagai informasi, Neni Nur Hayati menyampaikan mengenai bahaya buzzer atau pendengung yang berpotensi mengancam demokrasi dan eksistensi negara pada 5 Mei 2025 melalui akun media sosial pribadinya.
Materi yang Neni unggah itu bersifat meneruskan data dari salah satu media massa dengan berjudul “Buzzer Mengepung Warga”, lalu “Menelisik Jejak Para Buzzer, dari Kosmetik sampai Politik”, kemudian “Buzzer Politik Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi”, serta “Perangkat Teknologi yang Dipakai Buzzer Dijual Bebas”.
Dalam unggahan itu, Neni mengklaim tidak spesifik menyebutkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi maupun Pemprov Jawa Barat.
Kemudian, Diskominfo Jawa Barat mengunggah konten di media sosial Instagram yang berisikan video pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang disertai foto Neni Nur Hayati.
Dalam unggahan itu, Diskominfo Jawa Barat turut menandai akun Instagram resmi humas_jabar, jabarsaberhoaks, jabarprovgoid, dan sapawarga_jabar.
Akibat dari unggahan Diskominfo Jawa Barat, Neni Nur Hayati mendapatkan doxing di media sosial secara berlebihan. Bahkan, Neni Nur Hayati tidak dapat mengakses sejumlah akun media sosial maupun aplikasi perpesanannya.
Dengan begitu, Neni Nur Hayati bersama kuasa hukumnya, Ikhwan Fahrojhi melayangkan somasi ke Pemprov Jabar dan Diskominfo pada Senin 21 Juli 2025. (Reza/R6/HR-Online)
