harapanrakyat.com,- Menjelang satu tahun menjabat sebagai kepala daerah, Dedi Mulyadi mengungkap tantangan menjadi Gubernur di hadapan Forkompinda Jawa Barat.
Dedi mengatakan, menjelang satu tahun kepemimpinan pada 20 Februari 2026, terjadi perubahan yang besar dalam perilaku publik maupun penindakan kasus hukum yang cepat.
Perubahan besar ini merupakan kolaborasi Pemprov bersama Forkopimda terutama dengan Polda Jawa Barat yang selalu merespons cepat pelanggaran dan kasus kriminal.
“Kasus pembunuhan kadang bisa terungkap dalam hitungan hari, penanganan premanisme dalam waktu sekejap, geng motor tertangani dengan baik. Saya biasa komunikasi dengan Pak Kapolda, Bapak Maung Lodaya. Saya ucapkan terima kasih,” kata Dedi di Mapolda Jawa Barat, Rabu (18/2/2026).
Transformasi Perilaku Sosial Jadi Tantangan Utama Gubernur Jawa Barat
Meski penegakan hukum sudah berjalan baik, Dedi menyebut mengubah perilaku hidup masyarakat Jawa Barat yang bersifat sangat terbuka menjadi tantangan tersendiri.
Kemudian, tingkat hedonisme masyarakat Jawa Barat belakangan ini cukup signifikan. Hal itu tentunya berimplikasi pada perilaku sosial masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik Tembus 95,5 Persen, Dedi Mulyadi Ngaku Belum Berbuat Apa-apa
Dengan begitu, kata Dedi, mengubah perilaku hidup masyarakat lebih berat daripada membangun infrastruktur seperti, jalan, sekolah, hingga irigasi, relatif mudah anggaran tersedia.
“Sangat terbuka karena orang Jawa Barat mudah menerima dan menelan informasi serta mudah bereaksi atas sebuah informasi. Warna ideologi orang Jawa Barat tidak begitu nampak seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawa Barat ini pluralismenya sudah sangat kuat,” ujarnya.
Fenomena itu pun yang mendorong Dedi melakukan upaya pembatasan terhadap perilaku sosial hingga prinsip hidup yang tidak produktif yang bisa menimbulkan kerugian.
Sebab, Dedi khawatir Jawa Barat akan kehilangan generasi atau lost generation pada 20 tahun ke depan, apabila tidak ada perubahan perilaku hidup dan sosial.
“Jika pemimpin tidak tegas melakukan pembatasan terhadap perilaku yang merugikan orang lain, 20 tahun ke depan Jawa Barat bisa kehilangan arah. Rakyat bisa kehilangan tanah, rumah, terjebak utang, dan kehilangan kesempatan kerja,” tuturnya.
Perbaiki Generasi Mulai dari Pelajar
Oleh karena itu, Dedi mulai memperbaiki karakter generasi penerus mulai dari pelajar di sekolah satu di antaranya membuat surat pernyataan.
Ia pun sudah menugaskan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat agar mensyaratkan membuat surat pernyataan tidak melakukan pelanggaran yang ditandatangani oleh pelajar dan dan kedua orang tua.
Surat pernyataan itu berisikan tiga poin yang terdiri dari tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah apabila ada akses transportasi umum. Kemudian, tidak menggunakan knalpot brong, tidak mengonsumsi minuman keras dan tidak merokok.
Baca Juga: Rapor Hijau Dedi Mulyadi: Tingkat Kepuasan Warga Jabar Tembus 95,5 Persen
“Kalau melanggar, mereka bersedia mengundurkan diri dari sekolah. Itu disetujui oleh orang tuanya dan dilegalisasi oleh notaris. Ini cara mengikat orang, karena pendidikan itu untuk membentuk karakter,” tuturnya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

10 hours ago
9

















































