10 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi baru saja mendapat rapor hijau dari masyarakat mengenai kinerjanya selama hampir satu menjabat. Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Dedi Mulyadi mencapai sebesar 95,5 persen. Namun, sektor perekonomian hingga pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Dedi Mulyadi maupun Pemprov Jawa Barat.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, kepuasan jaminan sosial bagi warga kurang mampu 60 persen, peningkatan kualitas tenaga kerja 58 persen, pengentasan kemiskinan 51 persen, pembinaan koperasi di masyarakat 50 persen, dan kemudahan akses permodalan 49 persen.
Merespons hasil survei itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengaku mensyukuri hal itu. Sebab, tingkat kepuasan publik yang begitu tinggi itu merupakan kolaborasi Pemprov dan DPRD Jawa Barat.
“Alhamdulillah lebih dari 95 Persen, karena Pemprov, Gubernur, dan DPRD ini kan merupakan satu kesatuan untuk melayani masyarakat Jawa Barat,” kata Ono, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga: Rapor Hijau Dedi Mulyadi: Tingkat Kepuasan Warga Jabar Tembus 95,5 Persen
Kendati begitu, Ono tak menampik bahwa Jawa Barat masih memiliki pekerjaan rumah terutama di sektor perekonomian. Penyelesaian pekerjaan rumah di sektor perekonomian itu memang tidak bisa instan, tapi Pemprov dan DPRD Jawa Barat sudah menyusun prioritas pembangunan hingga tahun 2030.
“Jawa Barat memang masih banyak problem, khususnya di sektor perekonomian. Kami dan Pak Gubernur sudah menyusun prioritas pembangunan dari 2025 hingga 2030,” tuturnya.
Ono menyebut, prioritas 2025 kemarin berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan, jembatan, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pemerataan fasilitas pendidikan.
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik Tembus 95,5 Persen, Dedi Mulyadi Ngaku Belum Berbuat Apa-apa
Sedangkan, prioritas 2026 sudah ada pergeseran kebijakan anggaran untuk membantu pemerintah kabupaten/kota guna memperbaiki jalan, karena itu merupakan fondasi untuk menguatkan ekonomi daerah.
“Infrastruktur yang terintegrasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi 2026 ini tentu pertumbuhan ekonomi jadi perhatian kami,” ucapnya.
Rapor Hijau Dedi Mulyadi, DPRD Jawa Barat Pantau Aplikasi Nyari Gawe
Di sektor ketenagakerjaan, DPRD Jawa Barat terus memantau efektivitas aplikasi Nyari Gawe sudah Pemprov rilis pada 2025. Mengingat, tujuan peluncuran aplikasi ini untuk mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja secara langsung tanpa pungutan biaya, sekaligus memutus rantai birokrasi yang panjang.
“Kami memantau itu, apalagi sekarang banyak pembangunan industri di Kawasan Rebahan. Harapan kami banyak masyarakat setempat bisa terserap menjadi tenaga kerja,” ujarnya.
Ono menambahkan, pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan kepastian pengendalian alih fungsi lahan dan tata ruang. Kepastian evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penataan kawasan industri maupun perumahan, dan moratorium tambang menjadi penting bagi dunia usaha.
“Evaluasi ini harus segera membuahkan kesimpulan agar pengusaha mendapat kepastian, tempat mana yang bisa jadi industri hingga perumahan,” ucapnya.
Ono pun memastikan, DPRD Jawa Barat akan konsisten untuk mengawasi struktur APBD, khususnya yang berkaitan dengan sektor perekonomian.
Baca Juga: Menjelang Satu Tahun Memimpin, Dedi Mulyadi Ungkap Tantangan Jadi Gubernur Jawa Barat
Sehingga, kinerja dari seluruh organisasi perangkat daerah yang menggunakan APBD bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian maupun mengentaskan kemiskinan. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
