6 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat melaporkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat untuk 2025 berada di angka 80,86 poin.
Poin itu sebenarnya masih dalam kategori baik, tetapi secara statistik terjadi penurunan sebesar 1,94 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,80 poin.
IDI merupakan instrumen penting yang digunakan BPS untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi. BPS memotret tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, serta kapasitas lembaga demokrasi.
Baca Juga: Pemkot Bandung Tak Persoalkan Pemprov Jawa Barat Bongkar Lapak PKL di Jalan Prof Eyckman
Berdasarkan catatan lima tahun terakhir, fluktuasi angka IDI Jawa Barat cukup dinamis. Titik terendah angka IDI Jawa Barat sempat menyentuh angka 79,72 pada tahun 2021 sebelum melonjak ke 83,34 poin pada tahun 2022.
Selanjutnya, IDI pada 2023 berada di 83,04 poin. Kemudian kembali menurun pada 2024 di angka 82,80, penurunan tajam terjadi pada 2025 di mana IDI berkisar 80,86.
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, penurunan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi demokrasi di wilayah ini masih bersifat fluktuatif.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Bentuk Sekolah Maung di Jawa Barat
Menurutnya, angka yang berada di atas ambang batas 80 poin ini harus disikapi secara bijak sebagai refleksi dinamika sosial dan politik yang tengah berkembang.
“IDI Jawa Barat memang masuk kategori baik. Ke depannya, bukan soal angka saja tetapi meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Anggorowati melalui keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).
Faktor yang Mempengaruhi Angka Indeks Demokrasi di Jawa Barat
Anggorowati berujar, banyak faktor yang menyebabkan fluktuasi pada angka IDI. Mulai dari kualitas partisipasi politik, dinamika kebebasan sipil, kinerja lembaga demokrasi, penegakan hukum, dan kejadian sosial politik yang terjadi saat medio pengukuran.
“Demokrasi kita belum sepenuhnya stabil, hal itu terpotret pada nilai IDI yang fluktuatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggorowati menambahkan, IDI ini tidak hanya sebagai deretan angka statistik semata. Jauh dari itu, IDI menjadi instrumen atau fact-based information bagi pemangku kepentingan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based decision making dinilai menjadi langkah krusial yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pihak,” ucapnya.
Margaretha pun mengingatkan bahwa pembangunan demokrasi harus melibatkan relasi sosial dalam masyarakat, karena aspek kelembagaan saja tidak cukup.
Baca Juga: Rencana Jalan Berbayar Gantikan Pajak Kendaraan, DPRD Jawa Barat Ingatkan Soal Regulasi
“Keseimbangan kekuasaan dan meningkatnya inklusivitas yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, itu menjadi tanda demokrasi ideal,” tuturnya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
