Ekonomi Tumbuh 5,79 Persen, Pemprov Jawa Barat Optimistis Tekan Risiko PHK Massal

7 hours ago 9

Harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat optimistis bisa meminimalisasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri di tengah gejolak nilai tukar rupiah, karena Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada triwulan I 2026 begitu impresif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026 menembus angka 5,79 persen. Angka itu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama yaitu 5,61 persen.

“Indikator ekonomi makro menunjukkan government spending berjalan optimal, konsumsi domestik relatif bagus, serta realisasi investasi dan neraca ekspor-impor tetap terjaga dengan surplus ekspor yang dominan. Kami berikhtiar agar potensi PHK di Jawa Barat dapat ditekan semaksimal mungkin,” kata Herman, Sabtu (20/6/2026).

Namun, Herman tak menampik bahwa beban Jawa Barat tergolong besar mengingat jumlah penduduknya mencapai 51 juta jiwa, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar di angka Rp3.000 triliun.

Kendati begitu, fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada industri berbasis bahan baku impor terus diantisipasi melalui penguatan struktur pasar domestik.

“Dengan beban yang besar, kami tetap berupaya agar tidak terjadi PHK. Kalau pun ada, itu sangat minimal karena dampak dari ekonomi global yang mempengaruhi nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Jamin Pekerja Informal, Pemprov Jawa Barat Bertekad Gandakan Kuota Penerima Asuransi Ketenagakerjaan

Genjot Tingkat Komponen Dalam Negeri

Sebagai langkah taktis jangka panjang, Pemprov Jawa Barat terus menggenjot implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Kebijakan restrukturisasi ini mewajibkan seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah untuk memprioritaskan muatan lokal guna mengurangi ketergantungan industri terhadap rantai pasok impor.

“Dari dulu kami memprioritaskan muatan lokal, produk lokal itu menjadi prioritas. Kan standar pengadaan barang dan jasa harus ada muatan lokal, produk dalam negeri,” ucapnya.

Dengan demikian, Herman berharap pemanfaatan bahan baku lokal dan penguatan daya beli masyarakat mampu menjadi benteng bagi industri di Jawa Barat.

Pemprov Jawa berkomitmen untuk terus mengawal stabilitas iklim usaha agar produktivitas pasar tenaga kerja tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global saat ini.

Baca Juga: Pascapenertiban PKL Cipanas, Pemprov Jawa Barat Beri Kompensasi dan Siapkan Pelatihan Kerja

“Kami mendorong terus untuk meminimalisasi produk impor. Ini terus kami ikhtiarkan,” tuturnya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Read Entire Article
Perayaan | Berita Rakyat | | |