Susi Pudjiastuti Berang Ada KJA di Pantai Timur Pangandaran: Izinnya Keluar, Itu Gila!

1 week ago 23

harapanrakyat.com,- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014-2019 yang juga tokoh Kabupaten Pangandaran, Susi Pudjiastuti, meluapkan kekecewaannya terkait keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat. Tak main-main, Susi bahkan memutuskan keluar dari ruang diskusi saat rapat membahas KJA di Kantaor Samsat Pangandaran, Rabu (6/8/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala DKP Jawa Barat Rini Cempaka, Ketua DPRD Asep Noordin, Ketua HNSI Jeje Wiradinata, Wakil Dekan UNPAD Rita, dan perwakilan dari PT Pasifik Bumi Samudera (PT PBS).

Ketegangan muncul ketika salah satu narasumber yang merupakan dekan dari Universitas Padjadjaran menyampaikan pendapat bahwa benih bening lobster (BBL) sebaiknya ditangkap dan dibudidayakan agar tidak menjadi santapan predator laut.

Pernyataan ini mendapat penolakan keras dari Susi Pudjiastuti. Ia kemudian memilih untuk meninggalkan ruang rapat. Susi menyatakan keberatan terhadap proses perizinan KJA yang dinilainya tidak sesuai dengan aturan.

“Izin itu keluar, itu gila. Seharusnya tidak ada lagi KJA di Pangandaran, dua ratus meter dari garis pantai, itu tidak masuk akal. Harusnya (izin tiga KJA di Pantai Timur Pangandaran) dicabut!” tegas Susi saat ditanya wartawan usai keluar dari ruang rapat.

Cuitan Susi Terkait KJA di Pantai Timur Pangandaran di X

Bukan itu saja, Susi juga meluapkan kekecewaannya terkait keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran melalui akun X (dulu Twitter) pribadinya.

Susi mengungkapkan keprihatinan dengan keberadaan KJA tersebut. Ia pun mencolek akun Presiden Prabowo dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Susi Pudjiastuti Berang Ada KJA di Pantai Timur Pangandaran Izinnya Keluar, Itu Gila!

Sementara itu, Ketua HNSI Pangandaran, H Jeje Wiradinta. Dalam kesempatan itu, ia dengan tegas menyatakan, pemasangan KJA tersebut harus dievaluasi lagi, bahkan bisa saja dicabut izinya.

“Kalau melihat dari sisi regulasi, kesesuaian tata ruang laut, kebijakan Pangandaran, itu memang tidak pas,” ucapnya.

Jeje mengatakan bahwa kebijakan pemasangan KJA di Pantai Timur, harus dilihat dari berbagai aspek.

“Pokoknya usaha budidaya di sana, pengembanganya mau ke mana, kalau dikembangkan, besok bisa habis pantai,” tuturnya.

Begitu juga tentang kebijakan visi Pangandaran, keberadaan KJA dinilainya bertentangan. Karena kata Jeje, pantai itu hanya dua yaitu di Pangandaran dan Batukaras yang ramah untuk berenang dan aktivitas water spot, seperti halnya di Pantai Timur Pangandaran.

“Tiba-tiba ada kegiatan yang bertentangan dengan hal tersebut. Kita ini capek meyakinkan masyarakat, tahu sendiri kan ada kaki lima di sini ribut dan sebagainya,” katanya.

Pemprov Jabar Akan Kaji Kembali Keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran

Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Rini Cempaka mengatakan, dirinya sudah mengumpulkan bahan dan keterangan untuk mengetahui sejelas-jelasnya mengenai kejadian di lapangan.

“Karena untuk penataan ruang laut ini diharapkan yang terbaik, bisa memberikan manfaat baik dari sisi masyarakat dan pariwisatanya, kemudian sisi perikanannya juga,” ungkapnya.

Dirinya berharap, data dikumpulkan hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang paling tepat.

“Kita coba kaji kembali, karena kegiatan pemanfaatan ruang laut (KPRL) ini turunnya dari Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Maka kami akan tinjau ulang, kami kaji kembali dari hasil dialog ini. Tentunya kami akan memberikan keputusan yang terbaik,” ungkapnya.

Pimpinan PT. PBS Fiar Nafy mengatakan, pihaknya menghormati masukan-masukan dari beberapa sumber termasuk Susi Pudjiastuti, Jeje Wiradinata dan lainya.

“Kami akan mengikuti aturan yang ada. Peizinan kan sudah dikeluarkan, kalau memang ada yang tidak bersesuaian atau tumpang tindih kita perlu evaluasi ulang,” ungkapnya. (Jujang/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

Read Entire Article