5 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Sejumlah kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (7/10/2025). Kedatangan mereka ini untuk menyampaikan penolakan atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bakal Pelototi Kinerja Pegawai Pemprov Jawa Barat
Dalam kesempatan itu, 18 gubernur datang langsung, 5 gubernur tidak datang, serta 5 gubernur sisanya menugaskan perwakilan.
Meski mayoritas gubernur datang langsung untuk menyampaikan penolakan pemotongan TKD, tetapi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak ikut dalam pertemuan itu.
Dedi pun akhirnya membeberkan alasan tidak ikut menyampaikan penolakan TKD itu. Dedi menilai bahwa jabatan gubernur sejatinya merupakan kepanjangan pemerintah pusat.
Atas dasar hal itu, Dedi memandang tidak elok apabila pemerintah provinsi menolak kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya mengenai pemotongan TKD.
“Gubernur kan wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah otonom hasil pemilihan langsung dari rakyat. Jadi gubernur punya dua variabel itu. Tidak elok kalau protes, karena itu kebijakan dari pusat,” kata Dedi, Sabtu (11/10/2025).
Dedi menuturkan, pemotongan TKD untuk Pemprov mencapai Rp2,45 triliun, sedangkan untuk pemkab dan pemkot di Jawa Barat berkisar Rp2,7 triliun.
Ia pun tak menampik, bahwa ada dampak bagi pembangunan di daerah atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah. Mengingat, pembiayaan proyek pembangunan seperti, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, irigasi, puskesmas, dan lainnya, bersumber dari dana tersebut.
Strategi untuk Menyiasati Kebijakan Pemotongan TKD
Dedi pun sudah memutar otak untuk menyiasati kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah melalui efisiensi. Antara lain pengurangan perjalanan dinas, penggunaan listrik dan internet. Kudapan serta jamuan untuk tamu ketika ada kegiatan resmi di Pemprov Jawa Barat pun turut Dedi efisiensikan.
“Perjalanan dinas kami potong sampai 75 persen. Nanti kami siapkan air putih saja, kalau sebelumnya ada makan untuk tamu,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat Tak Kendorkan Pembangunan Meski TKD
Langkah itu, Dedi putuskan agar pembangunan seluruh infrastruktur di Jawa Barat tetap berjalan, walaupun ada pemotongan TKD. Bahkan, pembangunan jalan Dedi naikan menjadi Rp3,5 triliun dari sebelumnya Rp3 triliun.
“Kami pastikan belanja pembangunan tetap berjalan, justru baik di 2026 nanti,” katanya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
