harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan Pemprov Jawa Barat akan segera turun tangan, atas polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Pangandaran. Sebab, pemasangan KJA untuk budidaya ikan laut maupun Benih Bening Lobster (BBL) tersebut, berada di kawasan perairan Taman Wisata Alam (TWA) Cagar Alam Pananjung, Pantai Timur Pangandaran.
Baca Juga: Dedi Mulyadi akan Ajak Susi untuk Tertibkan KJA di Pangandaran
“Saya bersikap untuk berpihak ke ekosistem. Jadi (izin pemasangan KJA) perlu evaluasi,” kata Dedi, Jumat (8/8/2025).
Dedi menyebut, Pantai Pangandaran ini cocok untuk melakukan olahraga selancar, lalu ada juga hilir mudik untuk mengangkut hasil laut. Bahkan, pesona alam Pantai Pangandaran ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
“Pariwisata itu sudah cocok dengan Pangandaran, bisa untuk melancar. Ada hilir mudik mengangkut ikan juga kan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan segala aktivitas pariwisata yang sudah terbentuk di Pangandaran terutama daya tarik pantainya, sebaiknya pemasangan KJA bisa di tempat lain. Sebab, semuanya pihak juga harus memperhatikan dan turut menjaga ekosistem laut, maupun keberlanjutan kawasan wisata di Pantai Pangandaran.
“Jika bertentangan dengan prinsip ekosistem lingkungan, saya akan evaluasi,” tegasnya.
Polemik KJA di Pangandaran Memanas, Susi Pudjiastuti Angkat Kaki dari Rapat
Polemik KJA di Pangandaran sebelumnya telah memicu ketegangan yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti. Sebagai tokoh berpengaruh di Pangandaran, Susi secara terbuka menunjukkan kekecewaannya terhadap keberadaan KJA.
Puncak ketegangan terjadi pada Rabu, 6 Agustus 2025, saat rapat pembahasan KJA di Kantor Samsat Pangandaran. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala DKP Jawa Barat Rini Cempaka, Ketua DPRD Asep Noordin, Ketua HNSI Jeje Wiradinata, Wakil Dekan UNPAD Rita, dan perwakilan dari PT Pasifik Bumi Samudera (PT PBS).
Situasi memanas ketika salah satu narasumber dari Universitas Padjadjaran mengusulkan agar benih bening lobster (BBL) ditangkap dan dibudidayakan untuk mencegahnya menjadi santapan predator laut. Pernyataan ini sontak ditolak keras oleh Susi Pudjiastuti, yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk protes.
Susi dengan tegas menyatakan keberatannya terhadap proses perizinan KJA yang ia nilai tidak sesuai dengan aturan.
“Izin itu keluar, itu gila. Seharusnya tidak ada lagi KJA di Pangandaran, dua ratus meter dari garis pantai, itu tidak masuk akal. Harusnya (izin 3 KJA di Pantai Timur Pangandaran) dicabut!” seru Susi kepada wartawan setelah keluar dari rapat.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Berang Ada KJA di Pantai Timur Pangandaran: Izinnya Keluar, Itu Gila!
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi KJA ini, diharapkan dapat menjadi titik terang bagi masa depan ekosistem dan pariwisata di Pangandaran, sekaligus meredakan polemik ketegangan yang sempat terjadi. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)