Pemprov Jabar Bakal Gelontorkan Bantuan Gubernur untuk Desa yang Asetnya Dipakai Operasional SMA/SMK

harapanrakyat.com,- Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan gubernur untuk desa yang tanahnya terpakai untuk SMA/SMK. Setidaknya terdapat 109 tanah desa yang mereka sewakan untuk operasional SMA dan SMK di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kemungkinan besar Pemprov akan memberikan bantuan pembangunan untuk desa yang tahannya terpakai untuk operasional sekolah.

Semasa Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia pun pernah menggunakan skema tersebut. Jadi, Dedi akan mengimplementasi skema Bantuan Gubernur sebagai kompensasi bagi pemerintah desa yang tanahnya terpakai untuk operasional SMA/SMK.

Baca Juga: Digugat Delapan Organisasi Sekolah Swasta ke PTUN, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Buka Suara

Bantuan Gubernur Sebagai Kompensasi

“Nanti bisa lewat bantuan untuk pembangunan desa misalkan Rp 5 miliar. Itu kan sebagai kompensasi dari adanya sekolah. Dulu pernah saya lakukan saat saya jadi bupati,” kata Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (15/8/2025).

Saat ini Pemprov Jawa Barat sedang bernegosiasi dengan pemerintah desa yang tanahnya terpakai untuk operasional sekolah. Negosiasi itu untuk merealisasikan skema bantuan gubernur untuk desa sebagai kompensasi atas persoalan tersebut.

Sebab, skema bantuan gubernur ini sangat mungkin terealisasi. Sehingga pemerintah desa bisa manfaatkan bantuan itu untuk membangun infrastruktur jalan dan lainnya.

“Kami sedang bernegosiasi sama pemerintah desa. Bisa dengan bantuan, nanti tanahnya bisa mereka serahkan untuk pendidikan. Kan masyarakat yang sekolahnya juga bukan orang lain,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

Target Penyelesaian Tahun Depan

Baca Juga: Ketua Komisi D DPRD Ciamis Respons Gagasan Gubernur Jabar Soal Penambahan Rombel: Harus Melihat Geografis Daerah

Dedi pun menargetkan 109 tanah desa yang mereka sewakan untuk operasional SMA dan SMK di Jawa Barat bisa selesai tahun depan.

Mengingat, jika tidak sekolah tentunya akan berdampak pada anak-anak, karena mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh ke satu pendidikan lainnya.

“Selesai semua tahun depan, harus selesai. Saya tidak mau debat, ribut soal hak atas tanah karena yang penting pemanfaatannya,” tandas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)