3 hours ago
2
harapanrakyat.com,- Aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar, Jawa Barat, turut menyoroti rencana pengadaan 3 unit mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjar, dengan nilai Rp 2 miliar.
Diketahui, mobil dinas sebanyak 3 unit dengan nilai Rp 2 miliar tersebut disinyalir di antaranya untuk fasilitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
Ketua HMI Kota Banjar, Rio Julian mengatakan, pihaknya mengaku prihatin mendengar rencana pengadaan mobil dinas oleh Pemerintah Kota Banjar.
Terlebih, pemerintah selama ini selalu menyampaikan soal kebijakan efisiensi anggaran. Namun, faktanya terdapat rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 2 miliar.
Baca Juga: Audiensi dengan Wali Kota Banjar, HMI Sampaikan 7 Tuntutan Suara Rakyat
Masyarakat Suarakan Perbaikan Jalan, Pemkot Banjar Rencanakan Pengadaan Mobil Dinas
Sementara di sisi lain banyak masyarakat yang sedang menyuarakan dan memperjuangkan perihal pembangunan infrastruktur jalan.
“Ini sangat memprihatinkan, di sisi lain Pemerintah Kota Banjar selalu berbicara efisiensi anggaran. Tapi kenyataanya ada Rp 2 miliar untuk sekedar mobil dinas,” kata Rio kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Lanjutnya mengatakan, rencana tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak terlalu menjadi prioritas oleh pemerintah.
Pihaknya berharap pemerintah daerah dalam menentukan perencanaan anggaran betul-betul memperhatikan, dan mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai hal ini malah memicu gejolak kemarahan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Banjar,” tegas Rio.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo mengaku tidak mengetahui rencana pengadaan 3 unit mobil dinas senilai Rp 2 miliar tersebut.
Menurutnya, rencana tersebut baru masuk dalam KUA dan PPAS, dan masih bisa dievaluasi pada proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Ia pun mengaku akan menerima ketika nantinya terdapat pengadaan mobil dinas untuk anggota DPRD. Karena sekarang ini tidak akan lagi kebijakan tunjangan transportasi.
“Tidak ada perencanaan mobil dinas itu. Kalau saya buat dewan ya mau saja, kan kita juga butuh untuk fasilitas itu,” ucapnya.
BPKPD Usulkan Dipending Dulu
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Asep Mulyana mengatakan, pihaknya sudah membicarakan kembali terkait rencana pengadaan mobil dinas tersebut dengan Kepala Bappelitbangda.
Baca Juga: Resmi Jadi Aset Pemkot, Kapan Revitalisasi Alun-Alun Kota Banjar Direalisasikan?
Hal itu untuk menindaklanjuti adanya masukan atau respon dari masyarakat, dan akan menyampaikan kepada walikota terkait rencana pengadaan 3 mobil dinas.
Selain itu, banyak yang menjadi pertimbangan melihat juga situasi ekonomi masyarakat yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja.
“Tadi saya sudah ngobrol sama Kepala Bappeda. Sekarang kita menghadap saja sama Pak Walikota, kalau bisa nanti itu dipending saja dulu, dicoret dari perencanaannya,” kata Asep Mulyana. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
