3 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan indikator paling mendasar dalam mengukur kemajuan suatu daerah. Dalam upaya mencapai hal tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, memberikan perhatian serius terhadap aspek legalitas pendidikan santri agar setiap lulusan pondok pesantren memiliki pengakuan formal yang sah di mata negara.
Hal tersebut disampaikan Asep saat menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) bagi operator pondok pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, investasi terbesar pemerintah daerah bukan sekedar pada pembangunan fisik. Tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui penguatan legalitas pendidikan.
Baca Juga: Ramadan 2026, Wabup Tasikmalaya Asep Sopari Kunjungi Ulama Sukarame, Titip Doa untuk Masyarakat
“Betul bahwa kita membutuhkan jalan yang mulus dan rumah sakit yang representative. Namun ada yang jauh lebih penting dari itu semua, yakni meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita,” tegas Asep.
Upaya Perkuat Legalitas Pendidikan Santri Melalui Tata Kelola Data
Dalam momentum tersebut, Asep mengajak seluruh operator pesantren untuk menyamakan visi dalam membenahi sistem pendataan lembaga keagamaan.
Tata kelola data yang rapi dan terintegrasi menjadi kunci utama agar pemerintah dapat memberikan pengakuan pendidikan formal bagi para santri.
Dengan sistem yang baik, hambatan administratif terkait legalitas pendidikan santri diharapkan tidak lagi menjadi kendala bagi para lulusan pesantren di masa depan.
Asep menegaskan bahwa jangan sampai ada lagi santri yang telah menyelesaikan masa pendidikan namun terhambat masalah ijazah formal.
Masalah legalitas pendidikan santri ini dinilai krusial agar mereka memiliki kesempatan yang setara. Baik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi maupun saat memasuki dunia kerja.
“Kita ingin generasi muda Tasikmalaya tidak hanya berakhlak mulia, tetapi juga kompeten dan diakui secara formal,” ungkapnya.
Optimalkan Pelayanan Kesehatan
Selain fokus pada sektor pendidikan, Pemkab Tasikmalaya juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan berbasis klaster untuk mempermudah akses warga.
Baca Juga: Sejarah Tasikmalaya Kota Santri yang Sebenarnya, Wajib Tahu
Seiring dengan upaya menjamin legalitas pendidikan santri, pemerintah daerah juga meningkatkan kapasitas rumah sakit seperti RSUD KHZ Musthafa dan RSUD SMC Cikatomas menuju tipe C. Serta merintis pembangunan rumah sakit baru di wilayah Ciawi dan Cipatujah.
Di sektor infrastruktur, target perbaikan jalan sepanjang 100 kilometer pada tahun ini juga menjadi prioritas guna menunjang kelancaran roda perekonomian dan akses layanan publik.
Namun, Asep kembali mengingatkan bahwa segala pembangunan fisik tersebut harus dibarengi dengan keberhasilan di sektor pendidikan. “Namun pada akhirnya, faktor utama penentu kemajuan daerah tetaplah berada pada sektor pendidikan,” pungkas Asep. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)
