4 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Komunitas ojek online (Ojol) di Kota Banjar, Jawa Barat, belum mengetahui adanya pendataan untuk mendapatkan bantuan iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, yang akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat.
Ketua dari salah satu Komunitas Ojol di Kota Banjar, Nia Kania mengaku sudah mengetahui adanya informasi program jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor pekerja informal.
Namun, Komunitas Ojek Online di Kota Banjar belum mengetahui jumlah kuota serta mekanisme untuk dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibiayai oleh pemerintah provinsi.
“Belum dapat informasi di Banjar mah. Tapi sudah sempat mendengar dari teman-teman ojol di Ciamis, katanya ada program BPJS Ketenagakerjaan gratis yang dari provinsi,” kata Nia kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga: Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Ojol hingga Petani di Kota Banjar Ditanggung Pemerintah
Anggota Komunitas Ojek Online di Kota Banjar
Lanjutnya menyebutkan, saat ini terdapat 6 komunitas ojol di Kota Banjar dengan jumlah anggota sekitar 200 orang. Jumlah tersebut belum termasuk pekerja ojol yang tidak masuk dalam komunitas.
Menurutnya, program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sebetulnya merupakan angin segar. Karena dapat membantu para pekerja sektor informal, terutama pekerja ojek online.
Pihaknya berharap nantinya para pekerja ojek online dapat tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibiayai oleh pemerintah provinsi.
“Sebetulnya angin segar buat teman-teman komunitas ojek online. Kalau ada dari pemerintah, ya sangat membantu karena kami juga resikonya besar,” kata Nia Kania.
Sementara itu, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Banjar, Dewi Fartika mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan pekerja informal yang akan mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Segera Beri Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal, Termasuk Ojol
Jumlah kuota yang diterima Kota Banjar untuk program BPJS Ketenagakerjaan dari provinsi tersebut sebanyak 6.821 orang. Sampai saat ini data yang sudah masuk dari 8 desa baru ada 1.954 orang.
Sehingga masih banyak kuota yang belum terisi. Apabila nantinya kuota tersebut tidak terpenuhi, maka akan diambilkan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data yang masuk baru 1.954 orang. Paling lambat hari Jumat data sudah kami rekap. Bagi pekerja informal yang belum mendaftar bisa mendaftar langsung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja,” katanya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
