5 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Sebelum mendapat tunjangan perumahan, ternyata Pimpinan dan Anggota DPRD Jawa Barat pernah memiliki rumah dinas. Lokasi rumah dinas DPRD Jabar itu berada di Jalan Kolonel Masturi, Cipageran, Kota Cimahi.
Namun, rumah tersebut telah beralih fungsi menjadi Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat pada periode DPRD 2014-2019.
Kepala BPSDM Jawa Barat, Ika Mardiah, membenarkan adanya alih fungsi aset milik Pemprov Jabar dari rumah dinas DPRD menjadi kompleks perkantoran.
Meski begitu, Ika tidak tahu secara persis proses alih fungsi aset milik Pemprov Jabar yang sebelumnya untuk rumah dinas DPRD Jabar menjadi Kantor BPSDM.
Baca Juga: Terkait Gaji dan Tunjangan di DPRD Jabar, Setwan Pastikan Tidak Ada Kenaikan
“Yang pasti itu aset milik Pemprov Jawa Barat. Tapi saya tidak tahu persis proses (alih fungsi rumah dinas DPRD Jawa Barat menjadi Kantor BPSDM),” kata Ika, Rabu (10/9/2025).
Ia hanya ingat bahwa alih fungsi tersebut berdasarkan dorongan dan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengingat, ketika itu Kantor BPSDM Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Windu, Kota Bandung, berubah menjadi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sebab, Kantor DPMPTSP Jawa Barat yang berada di Jalan Sumatera, Kota Bandung, kondisinya sempit. Pemerintah pun khawatir pelayanan menjadi tidak optimal.
“Waktu itu KPK memberikan pendampingan ke pemprov, karena Kantor DPMPTSP di Jalan Sumatera sempit, khawatir alur layanan tidak bagus. Jadi BPSDM Jawa Barat menempati yang di Cipageran (bekas rumdin DPRD Jabar),” tuturnya.
Bekas Rumah Dinas DPRD Jabar Jadi Tempat Pelatihan ASN
Lebih lanjut Ika mengatakan, saat ini bekas rumah dinas DPRD Jawa Barat menjadi tempat pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagian lagi sudah berubah menjadi asrama untuk pembelajaran.
“Dulu ada 83 unit, tapi sekarang berubah jadi asrama, tempat pelatihan, seminar, dan lainnya. Kami optimalkan untuk itu,” terangnya.
Ia memastikan kondisi bekas rumdin DPRD Jawa Barat sangat terawat. Sebab, kompleks BPSDM ini sering menerima peserta dari seluruh kabupaten/kota dari luar provinsi. Bahkan ASN dari pemerintah pusat yang mengikuti pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) eselon II.
Sebagai informasi, pembangunan rumah dinas DPRD Jabar di era Ketua DPRD Jabar Agus Muhyidin periode 1992-1997, dan Gubernur HR Nuriana.
Baca Juga: Tim PH Terdakwa Eks Ketua DPRD Jabar: Tuntutan JPU Sampingkan Fakta Persidangan
Namun, pada periode 2009-2014, rumah dinas DPRD Jawa Barat ini berubah fungsi menjadi Kantor BPSDM Jawa Barat.
Seperti diketahui, tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPR, DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, belakangan ini sedang menjadi sorotan. Sebab, nilai tunjangan perumahan bagi para pejabat legislatif tersebut begitu fantastis.
Khusus di DPRD Jawa Barat, ketua mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 71 juta per bulan, wakil ketua Rp 65 juta per bulan, dan anggota Rp 62 juta per bulan. Nilai sebesar itu sebelum terkena pajak progresif sebesar 30 persen. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
