harapanrakyat.com,- Alih-alih menunggu laporan di kantor, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memilih turun langsung ke rumah-rumah warga calon siswa sekolah rakyat di Dusun Cibubuhan, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).
Bukan tanpa alasan, kunjungan ini untuk memastikan kesiapan anak-anak dari keluarga miskin yang akan mengikuti Program Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang akan mulai bulan ini.
Baca juga: Berkat Restorative Justice, 2 Warga Sumedang Tersangka Kasus Ringan Bisa Pulang ke Pelukan Keluarga
Empat rumah dikunjungi satu per satu, masing-masing dihuni oleh calon siswa bernama Naila Anggraeni, Nabila Nur Halimah, Bayu, dan Arfan Al Fariq. Keempatnya berasal dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan 2 kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Mereka adalah bagian dari generasi yang akan memulai pendidikan baru melalui Sekolah Rakyat, dengan seluruh kebutuhan mereka ditanggung pemerintah, mulai dari seragam, makan siang, hingga laptop untuk jenjang SMP dan SMA.
“Kita tidak ingin hanya mengumumkan program. Kita ingin melihat langsung bagaimana kondisi calon siswa ini—apakah mereka siap, apakah keluarga mereka perlu dukungan tambahan,” kata Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.
Penanganan Keluarga Calon Siswa Sekolah Rakyat
Bupati Dony tak hanya bicara soal pendidikan. Di tengah kunjungan, ia juga memeriksa kondisi rumah para keluarga penerima manfaat. Beberapa rumah terlihat reyot, sebagian bahkan nyaris tak layak huni. Hal ini langsung ia tanggapi dengan serius.
“Tidak bisa kita biarkan. Warga yang tinggal di rumah seperti ini harus segera kita bantu perbaikan. Ini bukan soal layak atau tidak, ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak dari keluarga miskin. “Pemerintah daerah Sumedang menjadi salah satu yang pertama mengadopsi dan menjalankan program ini secara konkret,” ucapnya.
Tak hanya pendidikan anak, perhatian juga diberikan kepada orang tua. Bupati menyebut akan mendata potensi kerja para orang tua siswa, lalu melatih mereka melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian keluarga.
“Kita tidak ingin mereka terus bergantung. Kalau bisa mandiri, mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.
Kunjungan ini juga membuka mata terhadap kasus-kasus lain yang luput dari pantauan. Salah satunya, seorang kakak dari calon siswa diketahui putus sekolah. Bupati langsung memerintahkan Dinas Pendidikan mencari solusi, apakah dengan menyekolahkan di negeri terdekat atau ikut program Paket B. “Semua anak harus sekolah. Tidak ada alasan. Pemerintah harus hadir di situ,” katanya.
Program Sekolah Rakyat di Sumedang bukan sekadar proyek. Ia jadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk menyentuh akar persoalan pendidikan, kemiskinan, dan ketimpangan. Bagi Bupati Dony, menyelesaikannya tak cukup hanya lewat rapat atau data statistik.
“Kadang kita harus lihat sendiri ke lapangan. Karena dari sana kita bisa tahu mana yang darurat, mana yang harus segera ditangani,” pungkasnya. (Aang/R6/HR-Online)