18 hours ago
11
harapanrakyat.com,- Pemprov Jabar meluncurkan program pembebasan biaya pendidikan pada sekolah swasta mitra. Kebijakan ini menyasar para Calon Murid Baru (CMB) yang gagal menembus seleksi masuk sekolah negeri.
Baca juga: FPPP Kota Banjar Soroti SPMB Sekolah Maung Ketiadaan Zonasi Dinilai Diskriminatif
Salah satu lembaga pendidikan di Kota Banjar yang resmi digandeng dalam program kemitraan ini adalah SMA Swasta (SMAS) Al-Azhar Citangkolo. Terkait mekanisme pembebasan biaya tersebut, pihak manajemen sekolah mengaku masih menunggu rujukan operasional resmi dari pemerintah pusat di Bandung.
Sekolah Swasta yang Siap Tampung Siswa Gagal SPMB
Kepala SMAS Al-Azhar, Avivati Zahriah, mengonfirmasi bahwa sekolahnya memang telah lolos tahap verifikasi sebagai mitra strategis oleh KCD Wilayah XIII. Avivati menjelaskan pihak sekolah saat ini masih menunggu instruksi operasional lebih lanjut. Proses verifikasi kerja sama dengan Pemprov Jabar sendiri sudah rampung dilakukan sebelumnya.
Hingga kini, tercatat ada 35 calon siswa baru yang mendaftar secara mandiri ke SMAS Al-Azhar Citangkolo. Seluruh pendaftar tersebut bukan merupakan saringan dari skema Sekolah Kerja Sama (SKK). Pihak sekolah menegaskan komitmennya untuk tetap memantau hasil kesepakatan final antara pemerintah provinsi dan jajaran sekolah swasta mitra.
Baca juga: Dilaporkan ke Ombudsman Soal PCMB, Kadisdik Jawa Barat: Kami Ikuti Proses Hukum
Menurut Avivati, petunjuk teknis pelaksanaan program pembebasan biaya belum turun. Pihak sekolah masih menunggu hasil pertemuan formal yang digelar di Bandung hari ini.
Dihubungi secara terpisah, Kepala KCD Wilayah XIII Jawa Barat, Dwi Yanti Estriningrum, membenarkan status kemitraan dari SMAS Al-Azhar tersebut. Namun, Dwi menggarisbawahi bahwa fasilitas sekolah gratis ini tidak berlaku untuk semua siswa baru di sekolah swasta terkait. Insentif ini dikhususkan bagi anak yang gagal lolos seleksi negeri setelah mengikuti rangkaian proses pemetaan PCMB dan SPMB.
Dwi menegaskan subsidi biaya pendidikan gratis hanya menyasar siswa yang terdata di sistem PCMB namun gugur saat seleksi masuk sekolah negeri. Mengenai besaran dana subsidi serta mekanisme pencairan anggaran untuk tiap siswa, pihak KCD juga belum bisa memberikan rincian lebih detail.
Pemerintah daerah saat ini masih merumuskan formula serta alur penyaluran dana bantuan agar tepat sasaran dan tidak memicu masalah administrasi. Langkah kemitraan ini diambil menyusul data kuota daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat yang berada dalam kondisi kelebihan muatan.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, membeberkan dari 444.000 anak yang terpetakan, ada 70.000 siswa yang terancam tidak mendapat kuota di sekolah negeri. (Muhlisin/R6/HR-Online)
