3 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Pemerintah Indonesia resmi mematangkan skema perlindungan sosial dan pendidikan untuk tahun 2026. Melalui kolaborasi strategis antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul (Saifullah Yusuf), pemerintah fokus pada peningkatan akurasi data agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Memasuki tahun 2026, aturan baru bantuan sosial (Bansos) mulai diberlakukan dengan prioritas pada ketepatan sasaran. Berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, pemerintah telah menetapkan lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul; Digitalisasi Bansos Pangkas Error Data Penerima, Jadi Solusi Bantuan Tepat Sasaran
Sekretaris Kabinet Teddy menegaskan, instruksi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa akurasi data adalah harga mati agar tidak ada warga berhak yang terlewatkan.
Seskab Teddy dan Mensos Gus Ipul Sinkronkan Program Bantuan
Fokus bantuan kali ini kepada masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4 untuk program BPNT (Program Sembako), PKH (Program Keluarga Harapan), BLT Reguler Rp 200 ribu per bulan. Serta bantuan tambahan Rp 900 ribu untuk periode tiga bulan bagi sekitar 35 juta KK (Kepala Keluarga).
Baca Juga: Pantau Langsung Penyaluran BLTS di Bandung, Gus Ipul Pastikan Pemutakhiran Data Terus Berlanjut
Selain bantuan tunai, terobosan besar di tahun 2026 adalah akselerasi Sekolah Rakyat yang akan beroperasi mulai Juli 2026. Program ini menargetkan 45 ribu anak dari keluarga tidak mampu, anak jalanan, dan anak putus sekolah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan berkualitas, penginapan yang layak, dan layanan kesehatan gratis.
Sebagai pilot project, di DKI Jakarta telah disiapkan 10 Sekolah Rakyat untuk 1.000 anak. Meski baru akan mulai secara masif, siswa binaan Kemensos ini telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Mulai dari kompetisi Young Scientist hingga Olimpiade Matematika.
Baca Juga: DTSEN Gantikan DTKS, Kemensos Pastikan Penyaluran Bansos Lebih Akurat
Seskab Teddy Indra Wijaya kini memegang peran sentral sebagai mediator kebijakan Presiden. Ia bertanggung jawab menyinkronkan program perlindungan sosial lintas instansi agar berjalan efektif.
Selain Bansos reguler, pemerintah juga menyiagakan santunan minimal Rp 8 juta per KK bagi korban bencana. Khususnya di wilayah Sumatra yang harus mengungsi. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
