22 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pangandaran mengkritisi pernyataan Kepala Bapenda terkait temuan 20 titik jalan tikus yang disebut menjadi penyebab kebocoran retribusi tiket masuk kawasan wisata Pantai Pangandaran.
Wakil Ketua Bidang Pariwisata PC GP Ansor Pangandaran, Fahmi Muhammad, menilai pembahasan soal “jalur tikus” kurang tepat. Menurutnya, istilah tersebut sejatinya digunakan sebagai jalur alternatif untuk menghindari kemacetan, bukan untuk menghindari tiket masuk.
“Pernyataan yang lebih menyoroti jalur tikus justru kurang menyentuh akar persoalan,” kata Fahmi kepada harapanrakyat.com, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga: Banner Penyitaan Sudah Tidak Ada, tapi Videotron di Pintu Masuk Pantai Pangandaran Masih Padam
Fahmi menilai, evaluasi seharusnya diarahkan pada pembenahan kawasan wisata secara menyeluruh, mulai dari konsep pariwisata, penataan lokasi, hingga dampak lingkungan. Ia mencontohkan masih adanya limbah yang menimbulkan bau menyengat dan bahkan dikeluhkan wisatawan karena menyebabkan gangguan kulit saat berenang.
Ia menegaskan, Pangandaran memiliki potensi alam luar biasa dan pantai yang menjadi magnet wisatawan domestik hingga mancanegara. Potensi itu sejalan dengan visi menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata dunia. Namun, menurutnya, visi tersebut membutuhkan konsep matang dan kebijakan yang tepat sasaran.
“Menjadi wisata kelas dunia tidak semudah membalik telapak tangan. Pertanyaannya, apakah konsep itu sudah benar-benar dijalankan?” ujarnya.
GP Ansor Pangandaran Soroti Masalah Klasik Pariwisata saat Momen Liburan
Fahmi menambahkan, persoalan klasik terus berulang setiap momentum libur panjang seperti Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Mulai dari sampah, parkir, keamanan, tata kelola, hingga polemik tiket yang kerap memicu kegaduhan, termasuk isu tiket palsu, masuk tanpa tiket, jalan tikus, hingga dugaan pengendali tiket.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran PAD yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Ia menilai masyarakat sekitar kawasan wisata tidak bisa sepenuhnya disalahkan, terutama jika mereka tidak merasakan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.
“Yang harus dilakukan pertama kali adalah introspeksi dan evaluasi kebijakan. Kenapa masalah yang sama selalu berulang setiap musim liburan?” katanya.
Selain itu, Fahmi mendorong Pemkab Pangandaran untuk memperjelas konsep pariwisata yang ingin dibangun. Ia mempertanyakan model wisata dunia yang dimaksud, apakah seperti Bali, Lombok, atau konsep lain yang sesuai dengan karakter masyarakat lokal.
“Visi jangan hanya jadi slogan seremonial agar terlihat keren dan go internasional, tapi isinya kosong,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Menurutnya, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar penonton.
Baca Juga: Kenali Zona Aman dan Berbahaya untuk Berenang di Pantai Barat Pangandaran!
“Kalau masyarakat tidak merasakan dampak ekonomi, wajar jika dukungan terhadap pemerintah melemah,” pungkas Fahmi. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
