1 day ago
10
harapanrakyat.com,- Komisi D DPRD Ciamis, Jawa Barat, memberikan apresiasi terhadap operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Baregbeg yang telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam kegiatan monitoring pada Rabu (7/1/2026), Ketua Komisi D, Jaenal Aripin, menyatakan bahwa mayoritas kondisi dapur di wilayah tersebut sangat baik, dan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kewajiban kepemilikan SLHS ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2025. Sertifikat tersebut menjadi jaminan dapur MBG telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sebelum memberikan makanan kepada anak-anak sekolah.
Berdasarkan data dari koordinator Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kabupaten Ciamis, progres standarisasi Dapur MBG terus berjalan. Dari total 128 Dapur MBG yang ada, tercatat sebanyak 95 dapur telah memiliki SLHS, atau setara dengan 85 persen.
Baca Juga: DPRD Sebut Banyak Dapur Program MBG di Ciamis Belum Memiliki SLHS dan IPAL
Jaenal menekankan bahwa sertifikat ini sifatnya wajib guna menjamin keselamatan konsumsi bagi para penerima manfaat. Namun, di tengah progres positif tersebut, ditemukan kendala serius pada salah satu titik distribusi.
1 Dapur MBG di Baregbeg Ciamis Terancam Ditindak Tegas
Dari tiga lokasi yang dikunjungi, tim monitoring menemukan satu dapur yang bermasalah, yaitu Dapur Sehat Mutiara Baregbeg. Berdasarkan laporan yang pihaknya terima, dapur ini tidak menjalankan penyaluran makanan dengan baik. Bahkan sempat mengalami kemacetan operasional (mandek).
Kondisi ini dianggap sangat merugikan, mengingat dapur tersebut bertanggung jawab melayani lebih dari 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Baregbeg.
“Kami akan meminta BGN mengambil tindakan serius, karena 1 Dapur MBG di Baregbeg tersebut menghambat program MBG,” tegas Jaenal.
Selain itu, DPRD Ciamis juga memberikan imbauan keras bagi pengelola dapur yang belum mengantongi sertifikasi resmi. Dapur yang belum memiliki SLHS harus segera melakukan proses pendaftaran dengan benar.
Baca Juga: DPRD Ciamis Temukan Dapur MBG di Rajadesa Beroperasi Tanpa Ahli Gizi
Sedangkan, bagi pengelola yang terbukti bermasalah atau tidak mampu menjalankan program dengan konsisten, Jaenal menyarankan agar mereka segera melaporkannya kepada BGN.
Ia menegaskan bahwa pihak yang tidak sanggup melaksanakan program dengan baik, lebih baik mengundurkan diri demi kelancaran distribusi gizi bagi anak sekolah. (es/R3/HR-Online/Editor: Eva)
