17 hours ago
11
harapanrakyat.com,- Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, Pemprov Jawa Barat akan mengurangi anggaran perjalanan dinas, hingga menerapkan Work From Home (WFH). Selain itu, pemerintah provinsi juga bakal menghemat penggunaan listrik, air, internet, alat tulis kantor, serta biaya pemeliharaan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, pengurangan tersebut untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Bahkan, Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan skema untuk menerapkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Skema ini diberlakukan bagi para pegawai yang tidak berhubungan langsung pada pelayanan publik.
“Banyak yang kami kurangi. Mulai dari perjalanan dinas hingga penerapan WFH bagi para pegawai,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Beberkan Rincian Belanja Prioritas Pemprov Jabar 2026 yang Mencapai Rp 28,4 Triliun
Alasan Pemprov Jabar Kurangi Perjalanan Dinas dan Terapkan WFH
Menurutnya, semakin banyak pegawai yang bekerja di kantor, maka penggunaan sisi perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, dan internet juga semakin meningkat. Apalagi dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penundaan senilai Rp 2,4 triliun. Sehingga postur APBD 2026 Jawa Barat hanya berkisar Rp 28,4 triliun.
“Semakin banyak orang yang kerja di kantor tentunya air, listrik, dan internet juga banyak yang mereka gunakan,” kata Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menambahkan, walaupun belanja internal di 2026 banyak yang berkurang, tetapi pelayanan publik tetap maksimal.
“Tidak berkurang ya, karena di RAPBD 2026 masih ada 350 program dan 1.305 sub kegiatan yang bisa terealisasikan,” kata Iswara.
Pemprov Jabar akan mengurangi perjalanan dinas berdasarkan rincian belanja prioritas KUA dan PPAS TA 2026. Belanja Pegawai dan Belanja Tetap senilai Rp 8,36 triliun atau 29,36 persen. Selanjutnya, untuk anggaran Pendidikan sebesar Rp 6,3 triliun atau 22,14 persen, Kesehatan Rp 1,63 triliun atau 5,75 persen.
Kemudian Infrastruktur sebesar Rp 4,01 triliun atau 14,09 persen. Serta Bagi Hasil dan Hibah sebesar Rp 6,23 triliun atau 21,88 persen. Sedangkan, untuk Sosial Kemasyarakatan dan Pembangunan Desa sebesar Rp 746,41 miliar atau 2,62 persen, dan Belanja Program Lainnya Rp 393,54 miliar.
Untuk Perekonomian sebesar Rp 245,57 miliar atau 0,86 persen, Pangan dan Pertanian sebesar Rp 135,04 miliar atau 0,48 persen, dan Lingkungan Hidup Rp 180,6 miliar atau 0,63 persen. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
