8 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Kepergian tragis seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakhiri hidupnya sendiri, telah menyisakan duka mendalam sekaligus tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Menurut Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, kejadian tersebut sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan pentingnya memastikan akses pendidikan yang adil dan layak bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga: Bupati Herdiat Ungkap Alasan Ciamis Butuh Sekolah Rakyat, Tanah Jadi Kunci Utama
Ia menegaskan, bahwa negara tidak boleh tinggal diam. Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional, untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan akibat kondisi sosial ekonomi keluarganya.
Sebagai langkah konkret, Wamensos Agus Jabo menyoroti urgensi Program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan salah satu inisiatif prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan sebuah strategi besar untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.
“Sekolah Rakyat adalah program strategis Presiden Prabowo yang bertujuan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengakses pendidikan layak. Calon siswanya berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam DTSEN, khususnya desil 1 dan 2,” ungkap Agus Jabo dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa proses rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara aktif dan selektif oleh tim di lapangan. Sedangkan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi keluarga apakah sudah tepat dengan kriteria penerima manfaat, maka petugas mendatangi langsung rumah calon siswa.
Setelah proses verifikasi di lapangan, data calon siswa tersebut disahkan oleh wali kota atau bupati setempat sebelum diserahkan kepada Kementerian Sosial. Mekanisme ini diterapkan untuk menjamin transparansi serta ketepatan sasaran program.
“Kepala daerah mengesahkan data calon siswa, kemudian menyerahkannya ke kami. Langkah ini supaya prosesnya transparan serta tepat sasaran,” jelasnya.
Wamensos Agus Jabo Minta Pemda Proaktif
Lebih lanjut, Agus Jabo meminta pemerintah daerah supaya proaktif melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Ia menilai, masih terdapat keluarga kurang mampu yang penempatannya belum sesuai desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Perjuangan Bupati Herdiat Hadirkan Sekolah Rakyat untuk Warga Ciamis
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan perbaikan data melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Hal itu agar keluarga miskin yang belum tercatat secara akurat, dapat segera memperoleh akses bantuan dan program pemerintah.
“Pemerintah daerah harus proaktif, dengan secepatnya melakukan pemutakhiran dan mengusulkan melalui Pusdatin Kemensos,” tegasnya.
Mandat Satu Kabupaten, Satu Sekolah
Sementara terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Wamensos Agus Jabo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap kota/kabupaten di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Sebagai tahap awal pembangunan, kaka pemerintah kabupaten/kota agar segera mengusulkan lahan kepada Kementerian Sosial.
Ia berharap, dengan semakin banyaknya Sekolah Rakyat yang berdiri, semakin terbuka pula akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, tragedi serupa yang terjadi di Kabupaten Ngada, NTT, diharapkan tidak kembali terulang di masa mendatang.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Sumedang Dimulai, Proyek Rp234 Miliar Ditarget Rampung Juni 2026
“Semakin banyak Sekolah Rakyat yang dibangun, semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang bisa bersekolah. Kita berharap tragedi seperti di Kabupaten Ngada tidak akan pernah terulang kembali,” pungkas Wamensos Agus Jabo. (Adi/R5/HR-Online)
