8 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Pemprov Jawa Barat memastikan proses rekonstruksi 51 bangunan yang terbakar di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menghormati aturan tradisi lokal. Pembangunan akan berlangsung pada September 2026, setelah bulan Safar berakhir.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Iendra Sofyan mengatakan, masyarakat adat Ciptamulya memiliki keyakinan turun-temurun yang melarang aktivitas konstruksi bangunan pada bulan Safar. Meski begitu, penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah tetap berjalan sesuai rencana tanpa hambatan.
Baca Juga: Kebakaran Kampung Adat Ciptamulya Sukabumi, Pemprov Jabar Siapkan Bantuan Finansial
Pemprov Jabar telah menyiapkan skema bantuan untuk membangun kembali 51 unit rumah warga. Penyaluran bantuannya langsung ke rekening kepala keluarga masing-masing.
Selain hunian warga, prioritas utama rekonstruksi menyasar pembangunan kembali bangunan utama adat Imah Gede atau Bumi Ageung. Serta panggung pertunjukan budaya, hingga lumbung padi atau leuit.
“Rekonstruksi tidak bisa segera, karena ini kampung budaya. Masyarakat adat punya pemahaman tidak boleh melakukan konstruksi pada saat bulan Safar. Jadi kemungkinan pembangunan di September. Tetapi bantuan tetap kami salurkan,” kata Iendra, Senin (27/7/2026).
Rekonstruksi Kampung Adat Ciptamulya Tanpa Intervensi Ahli Eksternal
Baca Juga: Bantuan Banjir Sukabumi Tak Kunjung Cair, KDM Beberkan Masalahnya
Iendra menjelaskan, jeda waktu sepanjang Agustus 2026 akan dimanfaatkan warga untuk mengumpulkan material bangunan tradisional. Seperti kayu, bilik bambu, dan atap ijuk.
Saat bulan Safar berakhir, proses pemulihan kawasan permukiman di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya diharapkan dapat langsung dieksekusi secara bergotong royong oleh masyarakat.
“Sekarang sampai Agustus, mereka akan mengumpulkan material mulai dari kayu hingga ijuk. Ketika Safar berakhir, mereka bisa langsung membangun,” tambahnya.
Mengenai mekanisme pendanaan, Pemprov menyalurkan anggaran rekonstruksi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, karena mencakup konteks kawasan perdesaan.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Buka-bukaan Soal Sulitnya Cari Dokter yang Mau Mengabdi di Desa Terpencil
Seluruh rancangan arsitektur, teknik pengerjaan, hingga tata cara adat diserahkan sepenuhnya kepada warga dan pimpinan adat setempat, tanpa melibatkan tim ahli dari luar.
“Pencairan oleh DPMD Jabar. Tapi untuk teknis dan lainnya, kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Kami hanya memberikan dukungan agar kawasan adat ini bangkit kembali,” tutupnya. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
