6 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Rencana pemerintah pusat mengambil alih status kepegawaian guru P3K dari daerah disambut baik oleh Pemkot Cimahi. Meski mendukung langkah ini, Pemkot tetap menunggu petunjuk teknis resmi sekaligus mempertanyakan dampaknya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima kota.
Baca juga: Ngatiyana Tegaskan APBD Kota Cimahi Bukan Soal Paling Besar, Tapi Paling Tepat Sasaran
Kepala BKPSDMD Kota Cimahi, Siti Fatonah, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu panduan resmi dari KemenPAN-RB soal mekanisme pengalihan tersebut. Yang jelas, para guru tetap mengajar di sekolah masing-masing di Cimahi, hanya status kepegawaian dan penggajiannya yang akan berpindah ke pengelolaan pusat.
“Kami tinggal menunggu juknis dari pusat, pelaksanaannya di KemenPAN-RB. Nanti gaji dan tunjangan mereka dikelola langsung dari pusat,” ujar Siti, Senin (24/8/2026).
Ia juga berharap segera ada kabar soal wacana pengangkatan P3K penuh waktu menjadi ASN, serta peningkatan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. “Semoga kabar baik ini juga menyasar P3K di bidang kesehatan dan tenaga teknis,” tambahnya.
Masalah DAU Mengintai
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cimahi, Harjono, mengangkat pertanyaan soal DAU. Selama ini, DAU menjadi sumber utama untuk membiayai gaji ASN termasuk P3K. Jika penggajian P3K berpindah ke pusat, apakah DAU daerah juga ikut dipotong?
“Kalau gajinya ditarik ke pusat tapi DAU-nya dikurangi, percuma saja. Kalau hanya status yang pindah dan DAU tetap utuh, baru tidak masalah,” tegas Harjono.
Baca juga: Ngatiyana Akui Kemacetan Bukan Kesalahan Petugas, Tapi Tanggung Jawab Penuh Wali Kota Cimahi
Di Cimahi, ada 1.283 guru P3K yang bertugas di SD dan SMP negeri — 1.282 orang penuh waktu dan 1 orang paruh waktu. Jumlah ini cukup besar sehingga perubahan sistem penggajiannya berdampak nyata pada anggaran kota.
Karena belum ada tanggal pasti pelaksanaan, Pemkot Cimahi tetap memasukkan anggaran gaji seluruh P3K guru dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Ini diambil sebagai langkah aman mengingat proses pengalihan diperkirakan masih berjalan cukup lama.
“Di anggaran yang sedang kita susun, gaji P3K tetap masuk dulu. Nanti kalau ada aturan baru resmi, kita ikuti. Prosesnya masih berjalan, jadi kita siap beradaptasi,” tutup Harjono. (Juhaeri/R6/HR-Online)
