4 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah mematangkan simulasi anggaran untuk membiayai puluhan ribu Calon Murid Baru (CMB) yang tidak tertampung di sekolah negeri, sehingga tidak ada anak yang putus sekolah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, skema pembiayaan ini berfokus pada mereka yang mengikuti tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).
“Pak Gubernur sudah memberikan sinyal proyeksi alokasi untuk kisaran 70.000 CMB, tapi persisnya sedang kami hitung dengan cermat,” kata Herman, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Disdik Jabar Sebut CMB yang Tak Lolos PCMB Bisa Daftar SPMB, Asalkan Kuota Sekolah Tujuan Masih Ada
Herman pun tidak mempersoalkan jika ada CMB yang mengikuti PCMB tetapi sudah mendaftar ke sekolah swasta. Namun, Pemprov Jawa Barat tetap mengupayakan mereka yang ikut PCMB tetapi belum mendapatkan sekolah.
“Bagi yang mampu dan sudah ke swasta, tidak apa-apa. Tapi yang tidak mampu dan tidak bisa ke negeri, kami carikan solusinya, satu di antaranya kerja sama dengan swasta,” ujarnya.
Alokasikan Dana Lewat APBD Perubahan dan Murni untuk Bantuan Sekolah Swasta Mitra Pemprov Jawa Barat
Herman menuturkan, pembiayaan sekolah swasta kerja sama (ni rencananya akan menggunakan kombinasi anggaran daerah.
Mengingat tahun ajaran baru berjalan melintasi dua tahun anggaran, Pemprov Jawa Barat bakal mendorong pemenuhannya melalui APBD Perubahan 2026 serta APBD Murni 2027.
“Kami akan dorong di perubahan dan di murni. Kan tahun ajaran 2026-2027, sebagian di 2026 kami antisipasi di perubahan dan sebagian di murni,” tuturnya.
Sementara mengenai besaran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Herman belum mengetahuinya secara pasti.
Namun, berdasarkan rencana awal nominal DSP sebesar Rp1.500.000 dan SPP senilai Rp1.200.000. Saat ini Disdik Jawa Barat sedang menggodok dan menentukan polanya.
Baca Juga: Jamin Kualitas Pendidikan, Disdik Jawa Barat Kurasi Sekolah Swasta Mitra
“Teknis detailnya apakah nanti polanya subsidi atau gratis, itu merupakan domain dari Dinas Pendidikan. Yang jelas, negara melalui Pemprov Jabar harus hadir dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
