1 day ago
18
harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mengusulkan anggaran sebesar Rp 96 miliar ke pemerintah pusat untuk kekurangan belanja pegawai.
Usulan tersebut menindaklanjuti adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1/5044/SJ tentang Permintaan Data Pemerintah Daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah
Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kota Banjar, Sutriyat, membenarkan adanya surat edaran tersebut dan saat ini sudah ditindaklanjuti.
Menurutnya, SE tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah yang secara fiskal tidak mampu atau memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai belanja pegawai.
Saat ini, pihaknya sudah menindaklanjuti dan mengusulkan anggaran sebesar Rp 96 miliar untuk menutup kekurangan belanja pegawai. Termasuk di dalamnya PPPK.
Baca Juga: Insiden Tabrakan di Cikadu Kota Banjar, Mobil Boks Tabrak Truk yang Sedang Berhenti
“Anggaran yang kita usulkan Rp 96 M untuk kekurangan belanja pegawai ASN termasuk PPPK tapi nanti kemungkinan masih akan diverifikasi lagi,” kata Sutriyat kepada harapanrakyat.com, Kamis (9/7/2026).
Lanjutnya menjelaskan, pada tahun 2026 anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Banjar untuk belanja pegawai sebesar Rp 380 miliar atau 48,8 persen dari total APBD Kota Banjar.
Sehingga, dengan kondisi tersebut pemerintah kota mengajukan usulan penambahan anggaran untuk menutup kekurangan biaya belanja pegawai.
“Jadi sesuai surat edaran ini ditujukan bagi Pemda yang kebutuhan belanja pegawai dan kemampuan fiskal daerahnya tidak mencukupi,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, usulan tersebut kemungkinan ke depan akan digunakan oleh pemerintah pusat untuk pertimbangan dana transfer ke daerah.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ke depan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah dalam membiayai belanja pegawai dan bisa terealisasi,” ujarnya.
Usulkan Belanja Pegawai ke Pemerintah Pusat, Pemkot Banjar Lakukan Pendataan
Terpisah Kepala BKPSDM Kota Banjar, Egi Ginanjar mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan pegawai berkaitan dengan adanya usulan dari Kemendagri.
Baca Juga: Perpusda Kota Banjar Klaim Jumlah Pengunjung Naik di Momen Libur Sekolah
“Sudah pendataan. Saat surat edaran itu di kirim kita langsung kirim data ke Kemendagri. Jumlah pegawai yang diusulkan sebanyak 2.226 ASN PPPK penuh waktu,” singkatnya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
