12 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, mengklaim telah membantu para buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Danbi yang dinyatakan pailit.
Selain menanggung iuran BPJS Kesehatan para korban PHK, Pemkab Garut melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) juga memfasilitasi penyaluran tenaga kerja agar bisa diterima di perusahaan lain.
Kepala Disnaker Garut, Muksin, mengatakan hingga kini sudah ada lebih dari 200 buruh eks PT Danbi yang berhasil mendapat pekerjaan baru, di antaranya di pabrik sepatu dan sejumlah perusahaan di wilayah Garut.
“Yang disalurkan melalui komunikasi Pemerintah Daerah sudah lebih dari 200 orang. Kami berkoordinasi dengan berbagai perusahaan di Garut agar eks pekerja PT Danbi bisa diterima kerja kembali,” ujar Muksin, Selasa (28/10/2025).
Selain itu, sekitar 50 buruh lainnya saat ini tengah mengikuti pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum ditempatkan di perusahaan baru.
“Ada 50 orang yang sedang kami fasilitasi untuk pelatihan penempatan kerja. Mereka disiapkan agar bisa kembali bekerja di pabrik,” tambahnya.
Menurut Muksin, Pemkab juga menyalurkan sebagian korban PHK untuk bekerja di dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total 2.097 korban PHK, sekitar 1.240 orang dinilai masih produktif karena berusia di bawah 40 tahun.
“Sebagian yang masih usia produktif sudah kami serahkan datanya ke Apindo agar bisa diprioritaskan mendapat pekerjaan baru,” jelasnya.
Muksin menambahkan, tidak ada bantuan tunai langsung untuk korban PHK PT Danbi, tetapi Pemkab Garut telah menanggung BPJS Kesehatan para buruh.
“Fasilitas lain yang bisa dibantu Pemda terkait BPJS kesehatan, kini lebih dari 2.000 buruh bekas PT Danbi untuk BPJS kesehatannya kini ditanggung Pemda,” kata Muksin.
Baca Juga: Gudang Bekas Pabrik Tahu di Garut Terbakar Hebat, Mobil dan Motor Ikut Hangus
Bantuan dari Pemkab Garut Belum Mengakomodir Korban PHK PT Danbi
Namun, menurut Serikat Buruh Manunggal KASBI, bantuan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir seluruh korban PHK. “Fasilitas dari Pemda memang ada, tapi belum semua terakomodir,” ujar Risna, pengurus KASBI Garut.
Ia menjelaskan, Pemkab Garut sempat mengumpulkan seluruh HRD perusahaan di wilayah Garut. Dalam audiensi tersebut, Dinas Tenaga Kerja menegaskan adanya urgensi akibat pailitnya PT Danbi yang menyebabkan 2.079 karyawan terkena PHK.
Risna menambahkan, pemerintah daerah juga telah meminta perusahaan di Garut agar memberikan prioritas kerja bagi para korban PHK PT Danbi. Namun, realisasinya hingga kini masih terbatas.
“Pemda sudah meminta agar korban PHK PT Danbi diprioritaskan dengan beberapa pertimbangan. Kami di KASBI juga diminta memberikan rekomendasi ke sejumlah perusahaan, seperti PT Changsin dan PT Pratama, tetapi semuanya tetap bergantung pada standar dan SOP masing-masing perusahaan,” jelasnya.
Menurut Risna, serikat buruh kini harus lebih bijak menyikapi dampak PHK massal tersebut. Pasalnya, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih cukup tinggi.
“Kami harus realistis, karena persoalan pengangguran bukan hanya dialami korban PHK PT Danbi. Berdasarkan riset KASBI, ada sekitar 100 ribu warga Garut yang masih menganggur dan belum pernah bekerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum K-SPSI, Budi Rahadian, menyebut sejauh ini belum ada bantuan keuangan bagi buruh, meski memang bantuan untuk BPJS Kesehatan sudah berjalan.
“Yang diberikan baru bantuan BPJS Kesehatan. Penyaluran tenaga kerja eks PT Danbi belum menyeluruh. Banyak buruh yang mencari pekerjaan sendiri,” katanya.
Dari total 2.097 korban PHK, sebanyak 1.478 buruh kini mendapat pendampingan hukum dari K-SPSI agar hak-hak mereka bisa segera terpenuhi. Namun, baru sebagian kecil yang kembali bekerja.
Baca Juga: Penipuan Berkedok Jual Beli Tanah, Kakek di Garut Diamankan Polisi
“Beberapa sudah mendapat pekerjaan baru, tapi tidak sampai 500 orang, sebagian besar mencari kerja sendiri,” tutup Budi. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
