10 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis secara resmi telah merampungkan penyusunan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Tahun Anggaran 2026. Sebanyak 400 formasi ASN telah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi menjelaskan, bahwa pengajuan 400 formasi ini telah melalui kajian mendalam, dengan memadukan kebutuhan organisasi dan kapasitas fiskal daerah.
“Kami telah mengajukan sebanyak 400 formasi ASN kepada Kementerian PANRB. Penyusunan ini bukan sekadar pemenuhan kuota, tetapi berbasis pada analisis peta jabatan, proyeksi ASN yang memasuki masa pensiun di tahun 2026. Selain itu juga, kebutuhan mendesak pada sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan,” jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).
Baca Juga: Pemkab Ciamis Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 180 ASN Berdedikasi
Siapkan 400 Formasi ASN 2026, Perhatikan Batas Belanja Pegawai
Ai Rusli menegaskan, bahwa Pemkab Ciamis tetap mematuhi regulasi ketat terkait belanja pegawai. Merujuk pada Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), belanja pegawai di luar tunjangan guru yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) maksimal hanya 30 persen dari APBD.
“Kami sangat memperhatikan ketentuan zero growth dan batasan belanja pegawai sesuai regulasi. Oleh karena itu, usulan ini sangat selektif,” ucapnya.
“Kami juga memberikan ruang bagi PPPK Paruh Waktu yang saat ini sudah bekerja di lingkungan Pemkab Ciamis. Sekaligus membuka peluang bagi fresh graduate yang memiliki kompetensi untuk mengabdi di Ciamis,” tambahnya.
Saat ini, Pemkab Ciamis masih menunggu rekomendasi resmi serta penetapan formasi dari pemerintah pusat. Selain menunggu persetujuan jumlah formasi, pihak BKPSDM juga masih menanti petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pengadaan CASN tahun 2026.
“Tahapan selanjutnya sangat bergantung pada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Begitu rekomendasi turun dan juknis pengadaan terbit, kami akan segera melakukan persiapan teknis untuk tahapan seleksi. Kami berkomitmen agar proses ini berjalan transparan dan sesuai dengan kebutuhan riil perangkat daerah,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
