10 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Pemkot Bandung memastikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SD dan SMP di Kota Bandung terbebas dari perpeloncoan. Puluhan ribu murid baru mendapatkan kursi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, murid baru tingkat SD dan SMP yang menjalani MPLS tidak akan mendapat tindakan perpeloncoan.
Farhan melarang keras terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun mental selama masa orientasi yang berlangsung lima hari ini.
“Hari ini pertama mulai MPLS untuk SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Bandung. Tidak boleh ada perpeloncoan, selama lima hari ke depan harus berorientasi pada pengenalan sekolah,” tegasnya, Senin (13/7/2026).
Baca Juga: FKSS Jabar Soroti Sepinya Pendaftar SSK, Jauh dari Potensi 80 Ribu CMB
MPLS di Kota Bandung dan Daya Tampung Sekolah
Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, kuota daya tampung sekolah negeri tingkat SD ada sekitar 22.000 ribu dan tingkat SMP 19.000-an.
Sementara itu, sekitar 10.000 hingga 11.000 dari kurang lebih 52.000 pendaftar di Kota Bandung terserap masuk sekolah swasta.
Merujuk data tersebut, Farhan memberikan jaminan penuh bagi keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5 agar tetap bisa bersekolah.
Pemkot Bandung mengucurkan bantuan khusus melalui program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) guna mensubsidi biaya operasional murid.
“Insya Allah tidak ada anak di Kota Bandung yang tak dapat kursi di sekolah. Mereka yang masuk Desil 1 hingga lima, kami bantu lewat RMP,” ujarnya.
Terkait mitigasi anak putus sekolah dari SD ke SMP dan yang tidak pernah bersekolah, Pemkot Bandung mengarahkan mereka masuk ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sekolah Rakyat.
“Kami arahkan ke Sekolah Rakyat atau PKBM. Ada contoh kasus anak 10 tahun di Pagarsih, tidak pernah mengenyam pendidikan, kami arahkan ke PKBM,” terangnya.
Baca Juga: Tak Lolos SPMB Negeri, CMB di Jabar Bisa Daftar ke Sekolah Swasta Kerja Sama
Selain itu, Farhan mengakui sistem domisili saat ini masih terbentur kendala sebaran fasilitas atau area yang kekurangan sekolah negeri atau blank spot. Termasuk di wilayah tengah seperti Kecamatan Bandung Wetan.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung sedang mematangkan rencana penambahan unit sekolah baru di titik-titik krusial. Bukan karena faktor kekurangan daya tampung melainkan demi asas pemerataan akses.
“Harus ada penambahan sekolah baru, tapi bukan karena daya tampung melainkan masalah lokasi atau blank spot. Kami akui di Bandung Wetan saja masih ada blank spot,” tutupnya. (Reza/R3/HR-Online/Editor: Eva)
