harapanrakyat.com – Mendukung kemandirian pangan, anggota DPR RI Dadang M Naser melaksanakan reses bersama para penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya itu, pelaksanaan reses kali ini pun turut melibatkan para Babinsa. Agenda reses dengan mendengarkan aspirasi dari para PPL dan Babinsa ini, menjadi pertama kalinya digelar anggota DPR RI.
Baca Juga : Anggota DPR RI Serahkan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Petani di Kabupaten Bandung
Dalam kesempatan itu, Dadang M Naser menyebut, kehadiran PPL dan Babinsa menjadi garda terdepan dalam turut mendukung kemandirian pangan daerah. Sehingga, lanjutnya, kehadiran PPL dan Babinsa ini mampu membimbing petani dalam mendukung salah satu program pemerintah pusat di bidang pangan ini.
“PPL dan Babinsa ini saling bertautan, saling backup. Seperti halnya beberapa waktu dulu, ada gerakan Bimas (bimbingan masyarakat). Nah ini yang harus kita optimalkan lagi untuk mendukung program pemerintah pusat mengenai kemandirian pangan,” tuturnya di Baleendah, Selasa (10/6/2025).
Ia mencontohkan, seperti halnya aspirasi dari peserta reses yang mengharapkan bantuan benih padi Pajajaran. Jika nantinya pemerintah menyalurkan benih ini, maka keterlibatan PPL dan Babinsa ini menjadi pengawas penyaluran bantuan. Hal itu agar bantuan tersebut tepat sasaran.
Dengan upaya tersebut, kata Dadang M Naser, diharapkan program kemandirian pangan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung bisa optimal.
Baca Juga : Atasi Perlambatan Ekonomi, Ace Hasan Ingin Kader Partai Golkar Jawa Barat Siapkan Strategi
“Ini harus ada kolaborasi, kebersamaan, dan keterpaduan di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran PPL memberikan edukasi dan motivasi kepada petani. Sedangkan Babinsa untuk melindungi para petani untuk mau bercocok tanam. Sehingga apa yang diharapkan dengan target kemandirian pangan, khususnya beras itu segera tercapai,” ujarnya.
Dadang Naser Berikan Catatan Ini Untuk Kabupaten Bandung Dalam Dukung Kemandirian Pangan
Ia menjelaskan salah satu persoalan pertanian yang harus dibenahi di wilayah Kabupaten Bandung. Salah satunya mengenai manajemen pengairan. Pasalnya, ia menilai manajemen pengairan ini masih berebut dengan keperluan lain, misalnya untuk rumah tangga dan industri. Hal inilah yang menjadi catatan evaluasi ke depannya.
“Kalau soal gabah (padi), Alhamdulillah di Kabupaten Bandung sudah sampai target. Soal ketersediaan pupuk juga sudah tidak ada masalah. Namun soal fluktuasi harga yang masih perlu pengawasan semua pihak. Kalau harga pupuk sudah melewati Rp 150 ribu per karungnya, itu sudah keterlaluan. Jangan ada penyelewengan soal pupuk kepada petani oleh distributor. Kita harus dukung bersama program kemandirian pangan ini,” ungkapnya menambahkan. (Ecep/R13/HR Online)