16 hours ago
11
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan mengumumkan nilai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Jawa Barat setiap hari melalui media sosial.
Pengumuman nilai RKUD menjadi salah satu upaya Pemprov Jawa Barat mengenai keterbukaan informasi dan transparansi. Sehingga, setiap hari publik mengetahui besaran nilai RKUD Pemprov Jawa Barat setiap hari, mulai 27 Oktober 2025.
“Betul (nilai RKUD Pemprov Jawa Barat akan diunggah setiap hari),” kata Dedi dikutip Selasa (28/10/2025).
Dedi berujar, pengumuman ini bermulanya ketika ada anggapan pengendapan kas daerah berbentuk deposito di perbankan.
Atas dasar hal itu, Dedi mulai menyampaikan besaran nilai RKUD yang berada di bank BJB sebesar Rp2,4 triliun pada pekan lalu.
“Jadi publik mendapatkan penjelasan dan tahun belanja Pemprov Jawa Barat, karena mereka bisa mengakses langsung,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingin Setiap Sudut Pangandaran Bernapas Seni Layaknya Bali
BPKAD Jawa Barat Sudah Menyampaikan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD)
Pada 27 Oktober 2025, kata Dedi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat telah menyampaikan RKUD melalui video berdurasi 1 menit 36 detik yang terdapat dalam akun Instagram miliknya @dedimulyadi71.
Dalam video itu, terdapat laporan pajak rokok, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga berbagai besaran belanja Pemprov Jawa Barat.
Dari sisi belanja atau realisasi belanja Pemprov Jawa Barat sekitar Rp49,6 miliar yang terdiri dari belanja modal Rp20,3 miliar dan belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.
Kemudian, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar, dan belanja pegawai senilai Rp3,9 miliar.
Sedangkan, dari sisi penerimaan dari pajak rokok pada triwulan III 2025 tercatat sekitar Rp935,8 miliar dan PSD senilai Rp22,8 miliar lebih mayoritasnya dari pajak serta retribusi lainnya.
Lebih lanjut, Dedi menambahkan, kebutuhan dana untuk pembangunan daerah sekitar Rp7,5 triliun sampai Desember 2025.
Oleh karena itu, Dedi akan memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta pendapatan dari sumber lain guna menutup kekurangan itu.
“Kami tentu menunggu dana dari pusat serta dan dari pendapatan Pemprov Jawa Barat, karena masih ada kekurangan,” ucapnya.
Dengan demikian, Dedi memastikan dengan keterbukaan informasi dan transparansi ini masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang tepat.
Baca Juga: Kinerja Keuangan Jabar Terbaik, Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Pusat Tak Tunda TKD
Sehingga, masyarakat mengetahui bahwa di pemerintahan saat ini belanja publik Pemprov Jawa Barat meningkat 1.000 persen dari tahun sebelumnya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
