harapanrakyat.com,- Anggota Komisi D DPRD Ciamis, Jawa Barat, Nur Muttaqin menyebutkan sudah ada 70 dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Kabupaten Ciamis, dan 14 dapur diantaranya belum bisa beroperasi akibat kekurangan tenaga ahli gizi.
“Sesuai laporan dan data yang kita terima memang sudah ada 70 dapur MBG di Ciamis. Akan tetapi, dari 70 dapur ada 14 dapur yang belum bisa beroperasi karena kurangnya sumber daya manusia mengenai tenaga ahli gizi,” katanya, saat mengisi materi di acara Misbar PWI Ciamis, Senin (8/9/2025).
Nur Muttaqin menyebutkan, untuk jumlah penerima MBG di Kabupaten Ciamis sudah berada di angka 155.827 penerima, dengan penyerapan kerja 2.068 orang.
Baca Juga: Bupati Herdiat Cek Program MBG di SMAN 1 Ciamis: Makanan Harus Segar
Jumlah Dapur MBG di Ciamis dan Pengawasan Pelaksanaan Program
Menurutnya, jika melihat dari jumlah dapur MBG dan penerima manfaat, penyerapannya terbilang masih cukup rendah, yakni kisaran 30 persen.
“Kalau boleh jujur, DPRD Ciamis baru satu kali menggelar rapat kerja bersama tentang pembahasan Program MBG ini. Karena kita terkendala dengan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Ciamis yang tidak bisa mengeluarkan surat secara resmi, terkait bagaimana aturan yang harus dipakai tentang Program MBG,” ungkapnya.
Karena ini merupakan program nasional, lanjut Nur Muttaqin, maka harus bersama-sama untuk menyukseskan program tersebut.
Meski begitu, pihaknya sebagai masyarakat juga harus ikut melakukan pengawasan supaya program MBG berjalan dengan lancar. Sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari.
“Mungkin seperti hari ini saya secara pribadi mengapresiasi apa yang menjadi langkah PWI Ciamis, dengan memberikan masukan kepada kita mengenai temuan-temuan di lapangan,” ujarnya.
Baru Dua Dapur MBG yang Kantongi SLHS
Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Galuh, Hendra Sukarman mengatakan, di Kabupaten Ciamis baru ada dua dapur MBG yang mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal itu sesuai Permenkes Nomor 14 Tahun 2021, seperti RSUD Ciamis dan Lapas Kelas ll B Ciamis.
“Kita belum tahu apakah Permenkes ini berlaku juga untuk dapur MBG atau tidak. Maka dari itu, regulasi terkait dapur MBG memang harus dikupas secara tuntas,” tegasnya.
Baca Juga: Penerima Program MBG di Ciamis Baru 14.531 Siswa
Selain SLHS, Hendra juga menyoroti terkait limbah yang dihasilkan dari dapur MBG. Jangan sampai Kabupaten Ciamis yang sudah terkenal dengan kota terbersih tingkat ASEAN tercemar.
Sehingga harus benar-benar diawasi oleh pemerintah daerah, dari mulai analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal di dapur MBG.
“Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus membuat sebuah regulasi atau pengawasan secara ketat. Hal itu untuk memunculkan sebuah terobosan-terobosan agar Program MBG berjalan lancar untuk mensukseskan program strategis nasional. Serta tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor: Eva)