1 day ago
11
harapanrakyat.com,- SPPG MBG di Kota Banjar, Jawa Barat, belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus menjadi perhatian bersama, meski di Banjar tidak ada kejadian luar biasa terkait makan bergizi gratis (MBG).
Hal itu dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Cecep Dani Sufyan, merespon mengenai belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengantongi SLHS.
Cecep mengatakan, belum terpenuhinya SLHS di SPPG perlu menjadi evaluasi bersama. Namun menurutnya hal itu bisa dimaklumi. Karena dari KSP sendiri mengungkapkan baru sekitar 34 dapur dari total 8.000 dapur di Indonesia yang sudah memiliki SLHS.
“Tentunya ini harus jadi perhatian bersama, meskipun Kota Banjar tidak ada KLB (Kejadian Luar Biasa),” kata Cecep Dani kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).
Baca Juga: Dapur SPPG Program MBG di Kota Banjar Belum Punya SLHS, Pengelola Makanan Harus Bersertifikat
“Beberapa hal perlu dievaluasi, termasuk LSHS. Kita berharap tentu semua SPPG MBG di Kota Banjar menempuh prosedur sesuai dengan SOP BGN,” katanya melanjutkan.
Ia pun menegaskan, pemenuhan SLHS menjadi penting agar sanitasi, hygiene, keamanan pangan dan pengolahan limbah sesuai SOP. Sehingga keamanan pangan menjadi lebih terjamin.
Pihaknya berharap Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ikut berperan aktif untuk memberikan masukan. Agar pelaksanaan program MBG di Kota Banjar dapat berjalan lancar sesuai tujuan.
SPPG MBG di Kota Banjar Harus Perhatikan SOP
Menurut Cecep, sejauh ini belum melihat adanya koordinasi yang intens berkaitan MBG dengan DPRD, dalam hal ini Komisi III selaku mitra kerja Dinas Pendidikan. Serta Komisi II selaku mitra kerja Dinas Kesehatan.
Pihaknya berharap pemerintah daerah nantinya dapat membentuk tim pengawas pelaksanaan program makan bergizi gratis, supaya terjadi kolaborasi yang baik antara pihak-pihak terkait.
“Ini program nasional harus didukung dan diawasi bersama pelaksanaannya agar sampai pada tujuan yang diharapkan,” ujarnya.
Pihaknya mengingatkan kepada pengelola SPPG, SPPI, dan owner dapur agar betul-betul memperhatikan SOP yang ada. Serta menerima masukan dari sekolah maupun masyarakat agar tidak ada kejadian seperti di luar daerah.
Jangan sampai anak-anak tidak menerima makanan dengan suka cita karena jauh dari ekspektasi mereka. Serta memastikan supplier siap berkomitmen dan tidak kehabisan bahan makanan.
Baca Juga: Pemerintah Evaluasi Program MBG, Soroti Menu dan Jam Distribusi
Karena belum lama ini ia menerima laporan dari masyarakat berkaitan menu MBG yang didistribusikan ke sekolah. Namun makanan yang dibagikan kondisinya tidak layak seperti telur bau, dan ditemukan juga ada ulat dalam makanan.
“Saya menerima laporan ada kejadian belatung, ulat, telur bau, dan menu yang tidak segar ketika sampai. Ini juga supaya bisa dievaluasi prosesnya,” pungkas Cecep Dani Sufyan. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)
