1 week ago
27
harapanrakyat.com,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai berjalan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Namun, program ini dinilai prematur, masih banyak masalah di lapangan yang menjadi sorotan.
Salah satunya datang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Dinas yang mengurus masalah perizinan ini mencatat seluruh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kalau dilihat dari data Online Single Submission (OSS), usaha pangan yang sudah memiliki SLHS hanya RSUD Ciamis, Lapas Ciamis, rumah sakit swasta, dan Catering Samudra. Sementara SPPG di Ciamis belum tercatat,” ungkap Sekretaris Dinas (Sekdis) DPMPTSP Ciamis, Drs. LM Sukardan Rere, MM, saat kegiatan Ciamis Beri Kabar (Misbar) di Kantor PWI Ciamis, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, izin PBG dan SLHS merupakan dua item berbeda. Namun hingga kini, semua SPPG di Ciamis belum mengantongi keduanya.
Sementara penerbitan SLHS, kata Rere, leading sectornya berada di Dinas Kesehatan (Dinkes).
Nantinya Dinkes akan memberikan rekomendasi kelayakan sebelum sertifikat diunggah melalui OSS.
Sedangkan untuk PBG, pemohon bisa mengurusnya secara daring melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG).
Baca Juga: Grup Facebook Kaum Gay Ciamis Bikin Heboh, Anggota Cari Teman Kencan
Meski begitu, Rere menilai SPPG adalah bentuk investasi yang dapat melahirkan pengusaha lokal di bidang agrobisnis. “Program MBG sangat baik dari sisi agrobisnis. Ciamis punya potensi besar di sektor pertanian dan peternakan,” ujarnya.
Akademisi Soroti Dampak Ekonomi MBG di Ciamis
Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, Nurdiana Mulyatini, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peluang besar untuk menggerakkan sektor agrobisnis. Namun, ia memberi catatan serius terkait rantai pasok pangan.
“Kalau rantai pasok tidak dibenahi, akan memicu inflasi. Permintaan bahan pokok melonjak karena ribuan porsi makan gratis harus dipenuhi setiap hari,” katanya.
Nurdiana menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan.
Baca Juga: DPC Partai Demokrat Ciamis Sambut Positif Evaluasi BPOKK DPD Jabar
“Misalnya Ciamis surplus ayam dan telur, sementara daerah lain surplus padi, maka harus ada jejaring kerja sama. Kalau tidak, harga-harga di pasar akan naik dan berdampak negatif bagi masyarakat menengah ke bawah,” pungkasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
