harapanrakyat.com,- Pemprov Jawa Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah. Status ini berlaku selama tiga bulan ke depan, terhitung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Langkah taktis tersebut merupakan bentuk antisipasi dini dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Sebab, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini bakal jauh lebih kering. Selain itu musim kemarau juga diprediksi bakal berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang dari biasanya.
Status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla ini terdapat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026. Status ini mencakup wilayah kerja di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Baca Juga: Kebakaran Lahan di Bandung Barat Mulai Sering Terjadi, Warga Diimbau Lebih Berhati‑hati!
Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla, Pemprov Jawa Barat Percepatan Mobilisasi Sumber Daya
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman beujar penetapan status siaga darurat ini menjadi payung hukum sekaligus landasan kuat bagi pemerintah daerah.
Penerbitan Kepgub ini bakal mempercepat proses koordinasi, mobilisasi sumber daya manusia, hingga pencairan dukungan pendanaan darurat untuk penanggulangan bencana di lapangan.
“Seluruh perangkat daerah beserta jajaran pemerintah kabupaten dan kota wajib bergerak cepat memperkuat kesiapsiagaan mereka. Penanganan potensi bencana harus kami lakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi erat agar dampak buruk dari kemarau ini bisa ditekan seminimal mungkin,” ujar Herman dikutip Jumat (3/7/2026).
Herman menilai, kebijakan mitigasi ini merespons rilis data dari BMKG terkait potensi kemarau ekstrem yang sarat risiko.
Misalkan, memicu krisis air bersih yang masif, gangguan serius pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang krusial.
“Jadi dengan adanya pemberlakuan status siaga darurat ini semua daerah bisa mengakselerasi koordinasi, menyiapkan dana penanggulangan bencana, hingga mobilisasi sumber daya,” tuturnya.
Pemprov Jawa Barat memastikan akan terus memantau pergerakan cuaca harian bersama BMKG dan BPBD guna mengantisipasi situasi yang dinamis.
Baca Juga: Waspada El Nino Kuat 2026! BMKG Peringatkan Ancaman Kekeringan Ekstrem hingga Oktober
Koordinasi lintas sektor juga kian diperketat demi memastikan respons cepat dan tepat sasaran langsung di lapangan. Terutama apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat yang merugikan masyarakat. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

9 hours ago
4

















































