17 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Komisi V DPRD Jawa Barat menyebut beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta tidak teralokasikan di APBD 2026.
KHal itu dikatakan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung. Menurutnya, inforfasi tersebut berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat pada Senin 2 Februari 2026 malam.
Atas dasar hal itu, Untung meminta kepada Pemprov Jawa Barat untuk memulihkan beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta ke APBD Murni 2026.
Baca Juga: Disdik Jawa Barat Pastikan Bantuan Pendidikan Swasta Masih Ada, Nilainya Rp 600 Ribu Per Tahun
Sebab, pagu di APBD Murni 2026 beasiswa operasional Pancawaluya senilai Rp150 miliar dan beasiswa personal Pancawaluya senilai Rp60 miliar.
“Sudah clear kemarin, tidak ada dalam APBD Murni 2026 itu (beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta) tidak ada. Data terakhir alokasi beasiswa operasional Rp150 miliar dan Rp68 miliar beasiswa personal. Itu untuk yang miskin ekstrem,” kata Untung dikutip Selasa (3/2/2026).
Anggaran Beasiswa Pelajar Miskin di Sekolah Swasta Jawa Barat Masuk APBD Murni
Menurutnya, Pemprov Jawa Barat harus segera melakukan pergeseran pagu anggaran beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta ke APBD Murni 2026.
Mengingat, di APBD Perubahan 2026 belum terdapat kepastian alokasi anggaran. Menurut Untung, jika tidak dipulihkan di APBD Murni 2026 bisa berdampak pada pelajar miskin di sekolah swasta.
“Kami ingin Pemprov segera memulihkan kembali, walupun ekskutif sudah menyampaikan ada dananya, tapi di dokumen tidak ada. Kalau di APBD Perubahan 2026, bagi kami dengan kondisi keuangan sekarang jadi cemas,” tuturnya.
Untung menambahkan, desakan untuk menggeser kembali dua beasiswa bagi pelajar miskin di sekolah swasta ke APBD Murni 2026 bukan tanpa alasan.
Baca Juga: FKSS Jabar Wacanakan Kenaikan SPP Sekolah Swasta Akibat BPMU Dihapus
Ia mempertimbangkan prioritas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang memprioritaskan program beasiswa untuk pelajar miskin di sekolah swasta. Meskipun ketika sudah kembali ke APBD Murni 2026, pendistribusian beasiswa di sekolah swasta tersebut akan dilakukan pada September atau Oktober 2026.
Perbandingan Pagu Anggaran APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Foto: IstimewaPasalnya, penerima beasiswa itu harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kemudian, terdapat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai 4 oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Prioritas awal kan beasiswa untuk anak miskin (pelajar miskin di sekolah swasta). Eksekusi paling cepat September atau Oktober, seusai penetapan Dapodik oleh Kemendikdasmen dan Desil 1 sampai 4 DTSEN,” ujarnya.
Pergeseran Pagu Anggaran Beasiswa Tidak Melibatkan Komisi V
Untung menduga tidak teralokasikannya beasiswa operasional dan personal Pancawaluya untuk pelajar miskin di sekolah swasta di APBD Murni 2025, karena tidak melibatkan Komisi V DPRD Jawa Barat.
Namun, Untung belum mengetahui secara pasti, apakah Pemprov Jawa Barat sudah memberitahukan pergeseran ke pimpinan DPRD Jawa Barat. Sehingga, besar kemungkinan pergeseran pagu anggaran dua beasiswa itu hanya oleh Pemprov Jawa Barat.
“Saya enggak tahu ada pemberitahuan ke pimpinan atau tidak, tapi ke Komisi V tidak ada. Asumsi saya yes (pergeseran oleh pemerintah saja),” katanya.
Berdasarkan data yang diterima, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk beasiswa operasional senilai Rp120 miliar. Sementara anggaran untuk beasiswa personal senilai Rp10 miliar.
Baca Juga: Pemprov Jawa Barat Alokasikan Beasiswa Pengganti BPMU Senilai Rp218 Miliar
Kemudian, di Pagu Murni 2026, anggaran dua beasiswa itu mengalami kenaikan. Beasiswa operasional sebesar Rp150 miliar dan anggaran untuk beasiswa personal sebesar Rp68 miliar. Sedangkan di Pergeseran 2026, anggaran dua beasiswa itu tidak ada alias nihil. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
