1 day ago
17
harapanrakyat.com,- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat hanya 20 persen saja yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari jumlah total 2.500. Oleh karena itu, Pemprov Jabar akan segera mengumpulkan ribuan SPPG tersebut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan MBG bersama 2.500 SPPG, beserta ahli gizi, dan tim pengendalian mutu atau quality control di Jawa Barat.
Apabila sudah ada evaluasi secara menyeluruh, Pemprov Jabar mewajibkan 2.500 SPPG memiliki SLHS.
“Kami segera kumpulkan semua SPPG di Jawa Barat, ada 2.500. Termasuk tim quality control dan ahli gizi,” kata di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/10/2025).
Erwan menyebut mayoritas SPPG di Jawa Barat tidak memilliki SLHS dan belum melibatkan ahli gizi serta tim pengendalian mutu dalam menyediakan MBG.
Berdasarkan informasi yang ia miliki, setidaknya baru ada 10 sampai 20 persen SPPG di Jawa Barat yang memiliki SLHS dari total 2.500. Oleh karena itu, Pemprov Jabar nantinya akan mewajibkan seluruh SPPG memiliki SLHS dan melibatkan ahli gizi.
Baca Juga: Ternyata Bale Pananggeuhan Era Dedi Mulyadi dengan JQR Era Ridwan Kamil Punya Kesamaan
“Ada kelemahan pengawasan. Baru 10 sampai 20 persen yang punya SLHS. Jadi nanti wajib punya SLHS dan melibatkan ahli gizi,” ucapnya.
SPPG di Jawa Barat Wajib Punya SLHS untuk Cegah Kasus Keracunan MBG
Menurutnya, kewajiban memiliki SLHS dan keterlibatan ahli gizi ini agar tidak ada lagi kasus keracunan MBG khususnya di Jawa Barat.
Apabila, mereka masih nekat beroperasi tanpa memiliki SLHS dan melibatkan ahli gizi, Pemprov Jawa Barat tidak segan untuk menutup SPPG. Sebab, hal itu berpotensi menyebabkan keracunan bagi penerima MB di Jawa Barat.
“Kami akan tutup bagi SPPG yang tidak memiliki sertifikat tersebut. Bisa membahayakan, kalau beroperasi. Kami tidak ingin ada keracunan lagi,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Barat sudah melakukan penutupan terhadap sejumlah SPPG yang menyebabkan keracunan pada pelajar seusai mengonsumsi MBG beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Fortusis Jawa Barat Harap Gerakan Poe Ibu Tidak Memantik Pungutan Sekolah
“Pak Gubernur sudah menyetop (operasional SPPG yang menyebabkan keracunan). Kami sedang melakukan evaluasi agar seluruh SPPG benar-benar memiliki SLHS,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
