1 hour ago
4
harapanrakyat.com,- Penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Kota Tasikmalaya langsung mendapat respons cepat secara lintas sektoral. UPTD PPA, Dinas Sosial melalui LK3, serta organisasi pergerakan perempuan turun tangan demi memastikan perlindungan total dan pemulihan trauma korban berjalan tanpa penundaan.
Baca juga: Kawal Korban KBGO, KOPRI Kota Tasikmalaya Sambangi UPTD PPA untuk Advokasi
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial memastikan bahwa timnya telah bergerak langsung melakukan konseling awal. Selain itu, mereka juga merujuk berkas perkara kepada Pekerja Sosial (Peksos) klinis untuk pemetaan asesmen mendalam.
”Kami bergerak cepat begitu menerima laporan agar masalah tidak semakin melebar. Alhamdulillah, saat konseling awal korban terlihat cukup adaptif dan ceria. Kami harap proses pemulihan berjalan lancar,” ujar Ketua LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Lilis, Minggu (12/7/2026) lalu.
Dukungan mutlak juga disuarakan oleh Salma selaku perwakilan pendamping lapangan. Selain mendampingi penguatan psikis agar korban tetap tangguh, ia menegaskan perlindungan kerahasiaan informasi digital korban menjadi prioritas penanganan yang dijaga super ketat.
Apresiasi dari Aktivis Perempuan
Ketua KOPRI PC PMII Kota Tasikmalaya mengapresiasi langkah dari dinas terkait tersebut. Ia menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawal penegakan keadilan hukum di lapangan.
”KOPRI Kota Tasikmalaya mengapresiasi gerak cepat UPTD PPA di bawah kepemimpinan Bapak Epi Mulyana bersama LK3 Dinsos. Kasus KBGO memiliki dampak psikologis yang berat, sehingga penanganan responsif dan jaminan kerahasiaan seperti ini sangat krusial,” tegas Layla.
Pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini demi memastikan korban mendapatkan ruang aman, pelindungan hukum, serta pemulihan trauma yang tuntas.
Baca juga: Mediasi Kasus Dugaan Malapraktik Khitan di Tasikmalaya Berujung Deadlock
Menanggapi berjalannya sistem aduan tersebut, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya, Epi Mulyana, mengklarifikasi stigma kelambatan birokrasi publik. Ia menekankan bahwa keterbatasan SDM yang ada saat ini berhasil diatasi lewat kolaborasi kokoh lintas instansi.
”Mitra kami memiliki tanggung jawab dinas masing-masing, namun koordinasi intensif terus kami lakukan bersama rekan LK3 Dinsos. Fokus penanganan kami bersandar pada dua hal utama: pemulihan psikologis (trauma healing) korban serta proteksi kerahasiaan privasi agar tidak terekspos luas di masyarakat,” jelas Epi Mulyana.
Guna mengantisipasi dampak sosial yang meluas, UPTD PPA juga menyiagakan tim advokasi hukum matang. Tim ini bertugas mengedukasi langkah-langkah yuridis yang legal secara hati-hati, agar tidak memicu blunder sosial yang justru berisiko merugikan posisi psikologis korban di kemudian hari. (Rafi/R6/HR-Online)
