6 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan penetapan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan. Kebijakan ini berlaku bagi para pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT) dengan harga Rp 15.000 per liter.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang berlangsung di Kediaman Hambalang, Bogor, pada Senin (13/7/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan tersebut untuk meringankan beban operasional pelaku usaha di sektor kelautan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Program Mandatori Biodiesel 50 sebagai Pionir Dunia
Skema Pembiayaan Harga Khusus BBM Nelayan
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah sumber pendanaannya. Pemerintah memastikan bahwa selisih harga BBM ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Airlangga menjelaskan, rata-rata biaya produksi solar domestik mencapai Rp 18.600 per liter. Dengan harga khusus Rp 15.000, terdapat selisih sekitar Rp 3.600 per liter yang akan ditanggung oleh dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“BPDP memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung program ini,” ungkap Airlangga.
Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan kuota BBM harga khusus bagi nelayan sebanyak 400.000 ton dengan alokasi untuk kebutuhan enam bulan ke depan.
Baca Juga: Kabar Gembira! Pertamina Siap Turunkan Harga BBM Mulai Agustus 2026 Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Perbandingan Harga dan Efisiensi Operasional
Sebelum kebijakan penetapan harga khusus BBM ini berlaku, harga BBM nonsubsidi bagi nelayan sempat menyentuh angka Rp 21.300 per liter. Sementara itu, nelayan dengan kapal kecil di bawah 30 GT tetap mendapatkan BBM subsidi dengan harga Rp 6.800 per liter.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah berharap harga Rp 15.000 per liter bisa memberikan kepastian usaha bagi nelayan kapal menengah-besar yang selama ini terdampak tingginya harga energi.
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di lapangan, Kementerian ESDM akan segera menerbitkan regulasi dan surat keputusan teknis. Bahlil juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian guna memastikan distribusi yang tepat sasaran.
Baca Juga: Kata Menteri ESDM Harga BBM Pertamax Turun Jika Ketegangan Global Mereda
“Kami akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam menentukan titik penyaluran. Agar niat baik pemerintah ini benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegas Bahlil.
Hadir dalam rapat terbatas tersebut jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
