1 day ago
14
harapanrakyat.com,- Pemprov Jawa Barat mengintensifkan kembali pembenahan dan pembenahan infrastruktur jalan di berbagai wilayah pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, Agung Wahyudi mengatakan, pengerjaan dan pembenahan jalan ini berdasarkan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang berkomitmen mempercepat pemerataan infrastruktur konektivitas.
Penanganan jalan tahun ini menargetkan total panjang mencapai kurang lebih 216,99 kilometer. Jalan tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Baca Juga: Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak di Kota Banjar Harus Jadi Prioritas
“Tahun ini Pemprov Jawa Barat menangani jalan kurang lebih 216,99 kilometer yang tersebar di seluruh daerah,” kata Agung, Kamis (23/7/2026).
Agung berujar, penanganan infrastruktur jalan dirancang terintegrasi guna menghubungkan pusat-pusat perekonomian masyarakat dari tingkat desa hingga perkotaan.
Sehingga, pengerjaan tersebut tidak hanya berfokus pada jalan berstatus milik provinsi, melainkan juga menjangkau jalan kabupaten/kota hingga jalan desa.
Baca Juga: Peningkatan Infrastruktur Jalan Hingga Rutilahu Jadi Program Prioritas RKPD 2027 Pemkab Bandung
“Program penanganan ini mencakup jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, hingga jalan desa yang pengerjaannya langsung kami jalankan pada tahun anggaran berjalan ini,” ujarnya.
DBMPR Jawa Barat mencatat adanya peningkatan signifikan pada alokasi intervensi perbaikan jalan kabupaten/kota dari tahun ke tahun.
Pada 2025 Pemprov Jawa Barat merealisasikan pembenahan jalan kabupaten/kota kurang lebih sepanjang 26,04 kilometer.
Sedangkan pada 2026, Pemprov Jawa Barat mengintervensi penanganan jalan kabupaten/kota kurang lebih sepanjang 41,31 kilometer.
“Tahun lalu kami melaksanakan penanganan jalan kabupaten/kota di Jawa Barat sekitar 26,04 kilometer. Penanganan jalan kabupaten/kota tahun ini kurang lebih 41,31 kilometer,” tuturnya.
Pendekatan lintas status jalan ini diambil untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kendala jalan rusak yang kerap mengganggu mobilitas serta distribusi barang.
Dengan dimulainya pengerjaan pada tahun 2026 ini, keterhubungan antarwilayah di Jawa Barat diharapkan makin optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata. (Reza Deny/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
