16 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencatatkan tren penurunan. Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan mengklaim kebijakan penggabungan (merger) ini dilakukan sebagai langkah taktis demi mendongkrak kualitas pelayanan pendidikan.
Berdasarkan penelusuran data pada portal Open Data Kota Tasikmalaya mengenai Profil Dinas Pendidikan (Gambaran Umum SD) periode TA 2021/2022 hingga 2025/2026, terjadi penyusutan unit sekolah secara bertahap.
Baca juga: Darurat Pendidikan di Tasikmalaya: Siswa SDN Kubangsari Belajar di Bangunan Reyot 5×4 Meter
Pada TA 2021/2022 sebanyak 199 unit sekolah, lalu TA 2022/2023 ada 193 unit sekolah. Kemudian pada TA 2023/2024 masih 193 unit sekolah. Sementara di TA 2024/2025 menurun menjadi 189 unit sekolah dan pada TA 2025/2026 menjadi 186 unit sekolah.
IMM Soroti Akses Pendidikan Anak Kurang Mampu
Fenomena menyusutnya jumlah SD tersebut menyedot perhatian kalangan aktivis mahasiswa. Ketua Bidang Immawati PC IMM Kota Tasikmalaya, Nurmala Nurani, berharap agar rasionalisasi jumlah sekolah ini tidak sampai menggerus kualitas. Selain itu, ia juga berharap jangkauan pelayanan pendidikan di lapangan tetap terjaga.
Nurmala menegaskan, sekolah negeri—yang dikelola langsung oleh pemerintah—memiliki kewajiban moral dan konstitusional. Pemerintah wajib menjamin akses belajar bagi masyarakat kurang mampu.
”Dengan melihat kondisi penurunan Sekolah Dasar, semoga tidak mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Apalagi sekolah negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah harus bisa menjangkau masyarakat kurang mampu dengan memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak,” ujar Nurmala.
Baca juga: SDN Citapen Tasikmalaya Terbakar, Gudang Hangus dan Dua Ruang Kelas Terdampak
Lebih jauh, ia membeberkan realita sosial di Kota Tasikmalaya di mana masih ditemukan anak-anak usia sekolah yang belum tersentuh pendidikan formal. Mereka kesulitan mengakses pendidikan akibat terbentur masalah perekonomian keluarga.
”Apalagi di Kota Tasikmalaya anak-anak masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan lebih parahnya lagi, masih ada yang belum bisa sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari uang untuk menyambung hidup. Di sinilah pemerintah harus hadir—bagaimana kesejahteraan ditingkatkan dan bagaimana semua anak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik,” tegasnya.
Disdik Sebut Merger Demi Pemerataan Sapras dan Efisiensi
Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Rojab Risman Taufik, membenarkan adanya kebijakan merger pada sejumlah Sekolah Dasar. Langkah ini diambil secara terukur untuk mengoptimalkan sumber daya pendidikan yang ada.
Rojab mencontohkan realisasi merger yang telah berjalan pada tahun 2024 lalu. Di antaranya penggabungan SD Nyantong dengan SD Cikalang 1 dan 2 menjadi SD Nyantong. Selain itu, SD Lewo 1 dan 2 dilebur menjadi SD Lewo 1.
”Tujuan dari merger ini adalah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pelayanan pendidikan, terutama dari segi sarana prasarana (sapras) dan mutu pembelajaran. Sekolah yang dimerger umumnya berdekatan atau berada dalam satu kompleks, sehingga fasilitas pendukung seperti lapangan upacara dan area olahraga peserta didik menjadi lebih memadai,” ungkap Rojab kepada Harapan Rakyat, Selasa (21/7/2026).
Baca juga: KBB Mulai Perbaiki Ruang Kelas Rusak, 146 Ruang di 79 SD Masuk Target Rehabilitasi
Rojab juga menepis kekhawatiran mengenai potensi berkurangnya anggaran operasional sekolah pasca-penggabungan. Menurutnya, alokasi anggaran tidak mengalami perubahan karena tidak ada pengurangan jumlah siswa secara keseluruhan.
”Secara kuantitas, dana BOS tidak akan berkurang karena tidak ada pengurangan jumlah siswa. Justru terhadap kualitas pengelolaan sekolah akan ada peningkatan karena adanya perampingan sistem pelayanan. Terkait pembangunan fisik, akan disesuaikan setelah sekolah tersebut dimerger, tentunya berdasarkan analisa kebutuhan yang diinput ke sistem Dapodik,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses penggabungan sekolah yang tengah berjalan saat ini merupakan hasil penelaahan serta pembahasan tindak lanjut dari tahun 2025. Proses ini dilakukan dengan substansi dan arah kebijakan yang konsisten.
Mengenai sokongan pembiayaan, Rojab menekankan bahwa operasional sekolah dasar ditopang oleh dua jalur pendanaan. ”Melihat substansinya, dana operasional di satuan pendidikan (satdik) bersumber dari pemerintah pusat yang ditransfer langsung berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun kegiatan yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan skala prioritas dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (Rafi/R6/HR-Online)
